Home / SOROT

Sabtu, 11 Mei 2024 - 15:19 WIB

Potret Buram Nunukan (4): Mantan Lurah Ini Miris Atas Upaya “Pembekuan” RT 26 Nunukan Barat

Nunukan (BERANDATIMUR) – Polemik atas upaya “pembekuan” RT 26 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kaltara terus bergulir dan mendapatkan tanggapan dari mantan Lurah.

Niat “pembekuan” RT 26 Kelurahan Nunukan Barat tidak bisa dipisahkan dengan tidak dicairkannya insentif Ketua RT tersebut sejak Januari 2024. Disinyalir ditunggangi aspek lain yang mengabaikan kepentingan masyarakat. Hal ini tersirat dari pernyataan Plt Ketua RT 26 Hj Sudarmi kepada media ini pada Rabu, 9 Mei 2024.

Hj Sudarmi merunut hubungannya dengan Bupati Nunukan sekarang mulai renggang sejak sebelum Pilkada 2020 karena sesuatu hal yang sulit ditoleransi lagi. Meskipun awalnya, semua orang tahu sangat dekat dengan keluarga besar Bupati Nunukan.

Perbedaan sikap inilah yang dianggap mengawali Plt Ketua RT 26 Nunukan Barat mulai digoyang kedudukannya. Misalnya, upaya penggusuran rumah warganya dengan alasan lahan yang ditempati sekarang adalah milik PT Yamaker selaku pemegang hak guna usaha (HGU).

Berbagai upaya yang dilakukan Pemkab Nunukan untuk “membekukan” RT 26 Kelurahan Nunukan Barat ini sehingga mengundang pertanyaan pihak-pihak lain. Salah satunya mantan Lurah Nunukan Timur, Dyah Lestari.

Kepada media ini, Dyah Lestari merasa miris atas rencana-rencana semacam itu tanpa alasan yang jelas sehingga berdampak pada kondisi sosial kemasyarakatan di RT tersebut. Ia menyatakan, walaupun proses pembentukan sebuah RT itu tidak punya aturan baku di Kabupaten Nunukan namun tetap mengacu pada aturan lain yang ada di atasnya.

Menurut mantan Lurah Nunukan Timur ini, RT dibentuk atas kesepakatan bersama masyarakat setempat atas pertimbangan pelayanan dan kesejahteraan. Serta mempertimbangkan jumlah pendudukan sebagai syarat pembentukan RT yakni minimal 30 kepala keluarga (KK), maksimal 60 KK, jelas Dyah Lestari yang kini sudah purna bakti ASN.

Jangan Lewatkan  Arahan Kapolda Kaltara di Mako Brimob Tarakan: Pentingnya Peran Polri Jaga Kamtibmas

Menyikapi permasalahan RT 26 Kelurahan Nunukan Barat ini, semestinya Lurah harus memanggil (mediasi) Ketua RT dan tokoh masyarakat membicarakannya apakah tetap mempertahankan keberadaan RT ini atau tidak. untuk dimediasi. Agar, opini masyarakat tidak liar apalagi mengaitkan kepentingan politik menjelang Pilkada 2024 dan tidak membuat kegelisahan bagi masyarakat.

Dyah Lestari juga meminta kepada masyarakat agar senantiasa memperhatikan atau tertib melaporkan perubahan data kependudukan terhadao dirinya berkaitan dengan perubahan data pindah, kelahiran dan mati.

Ia juga angkat jempol atas pernyataan Camat Nunukan Bau Syahril yang berusaha memediasi atas masalah ini. Namun mediasi tersebut seyogyanya dilakukan Lurah Nunukan Barat bersama Ketua RT 26 yang masih memiliki SK dengan melibatkan tokoh masyarakat.

“Apa yang disampaikan pak Camat (Nunukan) bahwa masalah pembentukan atau pembekuan RT itu tergantung kesepakatan masyarakat adalah benar. Jadi seyogyanya kemelut yang terjadi di RT 26 itu semestinya dimediasi oleh Lurah-nya bukan malah ditambah rumit,” harap pensiunan ASN yang kini terjun di dunia poilitik ini.

Ia menyarankan, Lurah Nunukan Barat seharusnya bertindak netral atas permasalahan ini demi menjaga kondusifitas dan tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap posisi Pemkab Nunukan dalam hal ini Bupati Nunukan menjelang perhelatan Pilkada 2024.

Dyah Lestari mengaku permasalahan yang terjadi di RT itu menjadi ranah Lurah untuk menyelesaikannya, bukan malah menambah masalah. Hal ini berkaitan dengan dugaan keterlibatan Lurah Nunukan Barat yang memprovokasi warga RT 26 agar pindah tempat tinggal dan mengubah KTP.

Jadi aneh, kata dia, jika upaya pembekuan RT 26 ini karena ada unsur kepentingan lain yang terkesan tendesius bukan berdasarkan pada kepentingan masyarakat. “Kalau insentif Ketua RT 26 tidak dicairkan karena ada upaya pembekuan RT itu apa alasannya. Tentunya sangat miris sampai mau mengorbankan masyarakat,” ujar dia.

Jangan Lewatkan  Kapolda Kaltara beserta Jajaran Ikuti Zoom Meeting Forum Belajar Bersama

Sebagaimana tudingan Plt Ketua RT 26 Nunukan Barat yang dibenarkan suaminya Khaidir yang juga pernah menjabat Ketua RT di wilayah itu. Menurut keduanya, rencana pembekuan RT 26 berawal dari ditolaknya mengikuti pemilihan Ketua RT serentak pada 2021. (*)

Share :

Baca Juga

Nasional

Seharusnya, Mentan SYL Tiba di Indonesia Pada 1 Oktober

Daerah

Potret Buram Nunukan (1): Warga Miskin tak Tersentuh Bantuan

Daerah

Potret Buram Nunukan (11) – Warga Senang, Sampah Diangkut Tiap Hari

Daerah

Potret Buram Nunukan (5): Sampah Dibiarkan Berserakan Membusuk, Apa Alasan Bupati Nunukan

Daerah

Potret Buram Nunukan (8): Warga RT 20 Nunukan Barat Protes, Ketua RT Ditunjuk Tanpa Pemilihan

Nasional

Menteri Pertanian SYL Menghilang di Luar Negeri?

Daerah

Potret Buram Nunukan (6): Perihal Kemelut di RT 26, Bupati Hanya Bilang Begini

Nasional

Kasus BTS BAKTi, Johnny Plate Diduga Minta Setoran Rp 500 Juta per Bulan Pada Salah Seorang Tersangka