Tanjung Selor (BERANDATIMUR) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tetap konsisten dan optimis membangun daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T). Hal itu sejalan dengan cita-cita daerah ini sejak 2012 lalu, yang kini diperjuangkan dan dilanjutkan Gubernur Kaltara saat ini.
Gubernur Kaltara, H. Zainal A Paliwang, menyatakan selama masa kepemimpinannya bersungguh-sungguh membangun Kaltara, dan terus berupaya membangun kawasan perbatasan. Meskipun, tekad percepatan pembangunan wilayah 3T tersebut sempat terhambat di awal-awal kepemimpinannya lantaran adanya pandemi Covid-19.
Semangat membangun wilayah 3T oleh Gubernur Kaltara dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke wilayah-wilayah 3T. Di antaranya melakukan perjalanan darat dengan mengendarai motor dalam kunjungan kerja ke Krayan, beberapa waktu lalu.
Kegiatan monitoring ini dilakukan untuk melihat langsung pembangunan di kawasan perbatasan, menginventarisasi persoalan di lapangan, memantau progress pembangunan serta mendengar aspirasi masyarakat di kawasan perbatasan secara langsung.
Tak sampai di situ, Gubernur Kaltara juga kerap mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan koordinasi dengan jemput bola ke Pemerintah Pusat dalam hal pembangunan wilayah perbatasan Kaltara. “Persoalan di perbatasan itu sangat kompleks sehingga diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam membangun kawasan perbatasan Kaltara. Sehingga harapan menjadikan Kaltara yang berubah, maju dan sejahtera dapat dicapai bersama seluruh lapisan masyarakat di Kaltara,” terangnya.
Mengenai hal itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi, menyebutkan, sejak 2015 hingga 2023 Pemprov Kaltara telah mengucurkan anggaran sebesar Rp932,85 miliar. Anggaran tersebut terbagi dalam beberapa sektor, yaitu sektor pembangunan jalan dan jembatan Rp601,40 miliar, pembangunan gedung strategis Rp44,25 miliar, subsidi ongkos angkut Rp115,51 miliar, sektor pendidikan Rp76,38 miliar, pertanian Rp40,67 miliar, kelautan dan perikanan Rp24,44 miliar, sektor perhubungan Rp21,69 miliar dan sektor permukiman Rp8,62 miliar.
“Anggaran Pembangunan yang dimaksud dikelola oleh 22 OPD Pemprov Kaltara. Sektor yang paling banyak mendapatkan porsi anggaran adalah pembangunan jalan dan jembata,” paparnya.
Ia juga menyampaikan ada tujuh persoalan pokok di wilayah perbatasan Kaltara yaitu wilayah terisolasi karena tidak adanya jalan, keterbatasan listrik dan telekomunikasi, masih rendahnya perekonomian masyarakat, sarana dan prasarana pendidikan belum maksimal, sarana dan prasarana kesehatan masih terbatas, dan keterbatasan ketersediaan air bersih.
“Dari tujuh persoalan utama tersebut yang menjadi episentrum daripada persoalan yang ada, adalah isolasi karena tidak ada jalan. Adanya isolasi ini mengakibatkan sulitnya perputaran ekonomi masyarakat, barang-barang kebutuhan pokok yang langka dan mahal. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyak masyarakat di kawasan perbatasan yang berbelanja ke Malaysia dikarenakan sulitnya suplai barang dari kota ke kawasan perbatasan,” pungkasnya. (dkisp)
