Jakarta (BERANDATIMUR) – Polemik yang terjadi pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap dua oknum perwira TNI di tubuh Basarnas menjadi perhatian serius Presiden Jokowi.
Akibat terjadinya saling klaim kewenangan antara KPK dan Puspom TNI atas penanganan dugaan kasus korupsi yang melibatkan dua oknum TNI.
Sebelumnya pimpinan KPK minta maaf kepada Puspom TNI atas status tersangka bagi Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi dengan Letkol Afri Budi Cahyanto.
OTT kedua oknum perwira TNI terkait dengan dugaan suap sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI.
Polemik ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan mengevaluasi penempatan perwira TNI di jabatan sipil.
“Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu, semuanya,” kata Jokowi di Inlet Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin 31 Juli 2023.
Dikutip dari detikcom, Jokowi memastikan akan mengevaluasi seluruh kementerian dan lembaga. Alasannya, dia tak menginginkan ada penyelewengan anggaran terjadi di tempat-tempat penting.
“Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi,” ujar Jokowi. (***)
Editor: M Rusman
