Kegiatan yang merupakan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Stunting dan tindak lanjut dari pelaksanaan 8 aksi konvergensi untuk mempercepat penurunan stunting.

“Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas partisipasi seluruh kab/kota dalam menyukseskan kegiatan ini,” ujar Yansen TP selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltara.

Persoalan stunting menjadi perhatian nasional, sehingga Presiden Joko Widodo menargetkan angka prevalensi stunting mencapai 14 persen pada 2024 dan Indonesia bebas dari stunting pada 2030, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Jadi saya garis bawahi untuk kita semua mendasar, sangat penting, dan strategis. Karena permasalahan stunting ini melekat pada status manusia. Mengindetifikasi standar manusia, normal manusia, nilai hidup manusia. Dan tentu kita semua sebagai aparat penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik, tidak menyederhanakan tekat pemerintah kita,” terangnya.

“Saya tidak ingin membicarakan hal-hal yang formal karena acara ini sudah diatur dengan baik. Tetapi, yang ingin saya tekankan adalah kerangka kerja kita,” katanya.

Menurutnya, kerangka kerja ini merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum maka perlu bersatu dalam pemikiran. Sebagai bentuk komitmen yang berkualitas bukan sekadar retorika semata untuk mencapai hasil.

Mengenai kondisi kasus stunting di Kaltara, Yansen TP menyatakan terus mengalami penurunan sejak tiga tahun terakhir dari 27,5 persen pada 2021 menjadi 21,1 persen pada 2022, dan saat ini berada pada angka 17,5 persen.

Ia berharap kerja sama dan bergerak ke bawah secara bersama-sama maka penurunan angka stunting tiga persen dapat dicapai. Namun lebih penting adalah perbaikan kualitas hidup masyaralat dengan cara masyarakat mengubah prilaku dan membangun keyakinannya, menjaga kualitas kesehatan lingkungan. Sebab Kaltara memiliki ketersediaan hasil bumi untuk dikonsumsi. Cuma harus turun ke bawah.

“Ubahlah cara pandang. Jika saya menggambarkan situasi seperti ini, jika masyarakat dapat hidup dalam kondisi sederhana, mengapa kita tidak bisa menciptakan kondisi yang luar biasa? Kita harus membangun pemikiran yang luar biasa ini,” pungkasnya.

Pada akhir kegiatan, Wagub Yansen dan ketua TPPS dari Kabupaten/Kota melakukan penandatanganan MoU untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting tahun 2023. (dkisp)///

Artikel Rembuk Stunting, Wagub Fokuskan pada Transformasi Pikiran pertama kali tampil pada Independen.

Data menunjukkan, partisipasi masyarakat Kalimantan Utara dalam kegiatan penimbangan balita di posyandu mengalami penurunan. Jumlah kunjungan balita ke posyandu pada semester 1 tahun 2023 hanya mencapai rata-rata 30,25 persen dari target yang seharusnya mencapai 90 persen.

Selain itu, data dari sistem pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat menunjukkan bahwa pada bulan Juni dan Juli tahun 2023, capaian pengukuran masih jauh di bawah jumlah sasaran yang seharusnya diukur. Pada bulan Juni 2023, capaian pengukuran hanya mencapai 26,4 persen, sedangkan pada bulan Juli 2023, angka tersebut turun menjadi 24,1 persen.

Wakil Gubernur Kaltara, Yansen TP, mendorong jajaran pemprov dan instansi teknis, serta pemkab/pemkot hingga kepala desa dan camat, untuk aktif dalam sosialisasi kepada masyarakat. Mengajak masyarakat segera mengukur tinggi badan dan menimbang berat badan anak-anak, sebagai bagian dari upaya kolektif dalam pencegahan stunting.

“Stunting berpotensi merugikan perkembangan anak. Namun, tindakan nyata yang kita lakukan saat ini dapat mengubah masa depan. Anak-anak Kaltara harus menjadi generasi unggul untuk meneruskan peran penting dalam bangsa,” ungkap Wagub Kaltara Yansen TP saat membuka Kampaye Optimalisasi Pelayanan Posyandu pada Setiap Bulan Timbang secara daring di ruang kerjanya pada Senin 28 Agustus 2023.

Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kaltara, Yansen TP memberikan apresiasi dan merespon positif kegiatan tersebut.

“Semoga melalui kegiatan ini, kita dapat meningkatkan optimalisasi pelayanan posyandu dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan risiko stunting. Dengan demikian, kita dapat berkolaborasi dalam usaha menurunkan angka stunting di Provinsi Kaltara,” ungkap Yansen TP.

Kasus stunting, seperti yang telah diketahui, dapat dikenali dari karakteristik fisik anak, terutama perbedaan tinggi badan dengan anak sebaya. Keadaan ini terjadi akibat gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang memadai. Pertumbuhan anak bukan hanya sebatas berat badan, tetapi juga tinggi badan.

Pemahaman mengenai bahaya stunting memang masih perlu ditingkatkan sehingga perlunya memberikan arahan dan informasi yang lebih dini kepada masyarakat. Posyandu memiliki peran krusial karena menggunakan alat antropometri yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan RI untuk mendeteksi secara awal adanya potensi perlambatan pertumbuhan berat badan bagi anak.

Pada tahun 2023, terdapat total 781 Posyandu yang aktif di wilayah Kaltara, dengan rincian yakni Tarakan (149), Bulungan (211), Nunukan (259), Malinau (126), dan KTT (36). (dkisp)////

Artikel Kampanye Optimalisasi Timbang Bulan Posyandu Menuju Generasi Bebas Stunting pertama kali tampil pada Independen.