Jakarta (BERANDATIMUR) – Hanya berselang delapan hari saja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak tiga kali. Dua OTT diantaranya adalah pejabat kepala daerah.
Menanggapi OTT yang sukses dilakukan dalam waktu singkat, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan membuktikan KPK masih ada.
“Saya pernah ngomong di rakor (rapat koordinasi) pencegahan korupsi beberapa bulan yang lalu. Hari ini kami buktikan, KPK masih ada,” ujar Firli dalam keterangannya pada Sabtu, 15 April 2023.
KPK akan terus bekerja keras guna membersihkan Indonesia dari koruptor.
Ketiga OTT yang dimaksudkan adalah meringkus Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil bersama jajarannya, pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub terkait proyek rel kereta api trans Sulawesi, dan terakhir Wali Kota Bandung Yana Mulyana.
Berikut ringkasan OTT menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri:
* OTT Bupati Kepulauan Meranti, Riau
Pada Kamis, 6 April 2023, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adik bersama 28 orang lainnya sebagian besar kepala dinas di jajaran Pemkab Kepulauan Meranti.
Bupati Kepulauan Meranti beserta jajarannya diamankan pada empat lokasi yang berbeda yakni Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, dan Jakarta.
Setelah didalami dan dilakukan gelar ekspos akhirnya penyidik KPK menetapkan tiga tersangka.
Ketiga tersangkanya adalah Muhammad Adil (Bupati Kepulauan Meranti), Futria Nengsih (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti) dan M Fahmi Aressa Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau.
Dalam perkara itu, Adil melakukan tiga klaster dugaan korupsi yakni diduga mengutip setoran dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Uang tersebut itu diduga bersumber dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP). Besarannya sekitar 5-10 persen setiap OPD.
Modusnya, setiap OPD seolah-olah berutang kepada Bupati Meranti Muhammad Adil.
Kedua, Adil diduga menerima suap dalam pengadaan jasa travel umroh sebesar Rp1,4 miliar.
Uang itu diterima dari Fitria Nengsih yang menjabat juga sebagai Pimpinan Cabang PT Tanur Muthmainnah.
Ketiga, Adil diduga menyuap Ketua Tim BPK Perwakilan Riau, M. Fahmi Aressa agar Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
KPK pun mengantongi bukti permulaan dugaan korupsi keterlibatan Adil karena menerima uang sekitar Rp26,1 miliar dari berbagai pihak.
Ketiga dugaan korupsi ini akan didalami dan ditindaklanjuti penyidik KPK.
* OTT Pejabat DJKA Kemenhub
Belum cukup satu pekan, KPK kembali melakukan OTT terhadap puluhan orang di Kota Semarang, Depok, Jakarta dan Surabaya pada Rabu, 12 April 2023.
Sebanyak 25 orang yang diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan hanya 10 yang ditetapkan tersangka.
Penangkapan ke-25 orang tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi (suap) pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2018-2022.
Ke-10 tersangka adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan.
Lalu, Putu Sumarjaya Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, PPK BTP Jawa Bagian Barat, Syntho Pirjani Hutabarat, PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadilansyah. Ke-6 tersangka ini selaku penerima suap.
Sementara, tersangka pemberi suap yaitu Direktur PT Istana Putra Agung (IPA), Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti (sampai Februari 2023), Yoseph Ibrahim.
Tersangka diduga melakukan suap terkait proyek pembangunan dua jalur kereta api yakni ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso dan Makassar Sulawesi Selatan.
Kemudian, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan Sebidang Jawa-Sumatera.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta itu diduga diatur pemenang pelaksananya.
“Melalui rekayasa sejak mulai proses administrasi sampai penentuan pemenang tender,” ujar Tanak pada Kamis, 13 April 2023.
Sejumlah oknum penerima di lingkungan DJKA Kemenhub disinyalir menerima fee besarannya hingga 10 persen dari nilai proyek.
KPK kemudian menduga dalam perkara ini, aliran uang suap mencapai Rp14,5 miliar. Hal ini diketahui dari keterangan sejumlah pihak yang diperiksa.
* OTT Wali Kota Bekasi Yana Mulyana
OTT ketiga oleh Lembaga Antirasuah terhadap Wali Kota Bandung Yana Mulyana bersama beberapa orang lain pada Jumat, 14 April 2023.
Diduga pihak-pihak yang dicokok terkait dengan kasus suap. Penangkapan ini dibenarkan oleh Juru Bicara KPK Ali Fikri pada Sabtu, 15 April 2023.
Diduga Wali Kota Bandunh dan pihak lainnya terlibat suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet.
Yana Mulyana bersama orang lain yang diamankan masih dalam proses penyidikan.
KPK pun terus mengorek informasi dari orang yang ditangkap. Saat ini, mereka menyandang status terperiksa.
Penangkapan Wali Kota Bandung ini bersama delapan pejabat Dinas Perhubungan Kota Bandung.
“KPK juga mengamankan bukti uang. Masih akan dikonfirmasi lebih dahulu kepada para pihak terperiksa,” ujar Ali. (Berbagai sumber)
Editor; M Rusman
