Tanjung Selor (BERANDATIMUR) – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang memaparkan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan netralitas ASN, dan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di Ballroom Hotel Luminor, Selasa, 23 Januari 2024.
Hal ini diungkapkan di hadapan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Imelda. Dihadiri pula, Sekertaris Daerah Provinsi, H. Suriansyah, pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara.
Penyampaian ini diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).
LPPD tersebut menjadi pangkalan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat. Untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh dan pada tingkat pelaksanaan urusan pemerintahan.
Hasil EKPPD menjadi landasan bagi pemerintah pusat dalam memberikan perencanaan, penghargaan, dan penetapan sinkronisasi target pembangunan pusat dan daerah. Lalu, memberikan bimbingan bagi peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah, menciptakan kinerja unggul,” beber Zainal.
Ia mengungkapkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltara naik 1,05 poin dari 71,83 poin pada 2022 menjadi 72,88 poin pada 2023. Angka pengangguran terbuka menurun signifikan dari 4,33 persen (2022) menjadi 4,01 persen (2023). Sedangkan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan penurunan positif sebesar 0,23 persen dari 0,86 persen (2021) menjadi 0,63 persen (2022), angka yang lebih rendah dari rata-rata nasional 2 persen.
Sementara, Indeks Gini (Gini Ratio) juga mencatat penurunan dari 0,285 menjadi 0,27 yang menggambarkan pemerataan pendapatan yang lebih baik. Capaian ini dipengaruhi oleh mayoritas penduduk yang berkontribusi pada sektor padat karya.
“Hal ini berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya. Posisi Kalimantan Utara dengan karakteristik demografis, kewilayahan, dan kapasitas anggaran yang khas diharapkan mendapatkan kategori evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang spesifik,” katanya.
Gubernur Kaltara juga menyatakan LKPj 2022 juga disampaikan tepat waktu dengan tanggapan positif dari DPRD, sesuai peraturan perundang-undangan. Persiapan Pemilu 2024 juga mencatatkan jumlah pemilih tetap sebanyak 504.252 jiwa yang akan memberikan hak suara pada 2.295 TPS tersebar di 55 kecamatan dan 482 desa/kelurahan.
Zainal menambahkan dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, Pemprov Kaltara membentuk desk pilkada provinsi, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai Rp163,77 miliar. Untuk dana signifikan KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan. Kemudian komitmen menjaga netralitas ASN melalui deklarasi dan surat edaran Gubernur Kaltara nomor 100.3.4/4583/BKD/GUB, tanggal 27 Desember 2023.
“Semua pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah Kalimantan Utara untuk memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan sukses,” tegasnya. (dkisp)
