Nunukan (BERANDATIMUR) – Rapat dengar pendapat (RDP) terkait kecelakaan laut (laka laut), anggota DPRD Nunukan meminta agar Dinas Perhubungan dan Syahbandar (KSOP) agar tegas terhadap aturan yang wajib dipenuhi pengelola transportasi laut.
Demi menjaga keselamatan penumpang, Anggota DPRD Nunukan Andi Fajrul Syam meminta Dishub dan KSOP bekerja sama menegakkan aturan terhadap transportasi laut. Alasannya, UU Nomor 23 Tahun 2014 bisa digunakan lagi sebagai langkah pencegahan, jangan semata-mata berkutat pada masalah kewenangan sementara keselamatan nyawa penumpang terabaikan.
“Dari tadi ini berputar pada kewenangan…kewenangan…kewenangan sementara untuk mengubah UU agak repot butuh waktu panjang karena harus dibahas dan disahkan DPR RI. Jadi proses yang harus diajukan adalah proses desentralisasi pak Kadis (Perhubungan),” terang Ketua Fraksi Nasdem ini.
Seyogyanya, semua stakeholder yang terakit lebih mementingkan masalah keselamatan penumpang, yakni semua pelabuhan dipertegas masalah kesediaan life jacket (jaket pelampung). “Karena ini sementara diurus, saya dari DPRD Nunukan meminta supaya diterbitkan imbauan supaya minimal ada life jacket pak,” harap dia.
Ia meminta agar Dishub dan KSOP Nunukan bekerja sama, saling mengingatkan karena sekarang ini saling melempar tanggungjawab. “Jadi sebelum ada regulasi yang resmi supaya bekerja sama dulu Dishub dengan KSOP untuk saling mengingatkan (soal keselamatan penumpang),” kata Andi Fajrul.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan ini juga menyinggung soal pelabuhan speedboat yang ada di perusahaan-perusahaan agar diperhatikan keselamatan penumpangnya. “Jangan sampai penumpang yang keluar dari Nunukan dijaga tapi (penumpang) yang penumpang yang mau masuk di Nunukan tidak dijaga,” beber dia.
Sementara semua penyeberangan berpotensi terjadinya kecelakaan, sehingga dibutuhkan kepedulian seluruh instansi terkait agar tidak terjadi kecelakaan yang berulang-ulang tanpa ada langkah pencegahan. “Mari kita saling mengingatkan kalau tidak ada life jacketnya agar ditegur, jangan diberangkatkan. Silahkan Dinas Perhubungan memperketat di lapangan,” tambah Andi Fajrul dalam RDP soal laka laut baru-baru ini yang menelan korban jiwa sebanyak delapan orang dan satu belum ditemukan sampai sekarang.
Ia juga menyinggung perihal kecelakaan yang dialami pemukat rumput laut pada 31 Desember 2024 dan kejadian pada 29 Januari 2025 hanya berselang sebulan saja. Ini membuktikan adanya kelalaian yang terkesan pembiaran oleh instansi terkait.
“Jadi ini kelalaian bersama pak. Jadi kami mohon kita turun bersama-sama mengingatkan masyarakat. Kami di DPRD punya fungsi pengawasan pak,” ujar dia. Andi Fajrul juga menyoroti perihal kondisi dermaga Pelabuhan Katinting di Sei Jepun yang sudah tidak layak dan hal ini sudah disampaikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.
Dikhawatirkan terjadi kecelakaan lagi misalnya penumpang atau siapa saja jatuh dan menyebabkan korban jiwa. “Masalah ini sudah sering kami sampaikan kepada Dinas Perhubungan. Jangan cuma didengarkan tapi tidak dikerjakan. Kami ini perwakilan rakyat dan kasihan rakyat kami ketika ada yang korban,” tegas dia. (Redaksi)
