Home / Daerah

Jumat, 2 Juni 2023 - 13:07 WIB

Penetapan Suraidah Suhardi, Nakhoda Baru Kwarda Pramuka Sulbar tak Sah

Suasana musda Kwarda Pramuka Sulbar yang diklaim tidak sah

Suasana musda Kwarda Pramuka Sulbar yang diklaim tidak sah

Polman (BERANDATIMUR) – Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat (Kwarda Pramuka Sulbar) menetapkan Suraidah Suhardi sebagai nakhoda baru melalui musawarah daerah (Musda).

Namun penetapan tersebut dianggap tidak sah karena menyalahi AD/ART.

Demikian disampaikan Abd Haris Syahril selaku Ketua Presidium Pelaksana Musda Abd. Haris Syahril saat ditemui di kediamannya di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada Kamis, 1 Juni 2023.

Penetapan secara aklamasi Suraidah Suhardi melalui musda yang berlangsung selama dua hari di Hotel Nusantara Kabupaten Mamasa pada Rabu, 31 Mei 2023.

Haris mengatakan ketidakabsahan hasil musda ini karena tidak penyelenggara, pengurus Kwarda dan Kwarnas yang hadir.

Proses pemilihan sempat diskorsing sesuai petunjuk Kwarnas dan musda akan dilanjutkan dalam waktu yang tidak ditentukan sembari menunggu diterbitkannya SK kepengurusan Kwarcab Mamuju sah.

Selain itu, Kwarcab Mamasa juga belum menggelar muscab yang sedianya digelar pada 2022.

“Mamuju telah melaksanakan muscab namun tidak menerbitkan SK Kepengurusan, sementara Mamasa tidak melaksanakan Muscab di tahun 2022. Berarti Mamasa dan Mamuju tidak memiliki hak suara dan ini sesuai dengan aturan yang ada di dalam AD/ART,” ucap Haris Syahril.

Haris melanjutkan, pelaksanaan musda terkesan dipaksakan sementara jumlah hak suara tidak kuorum.

Musda Kwarda Sulbar saat itu hanya dihadiri dua kwarcab yakni Majene dan Mamuju Tengah.

Kwarcab Pasangkayu dan Polewali Mandar dinyatakan walk out, sedangkan Mamuju dan Mamasa tidak memiliki hak suara sebab belum ada SK kepengurusan yang sah.

Hal yang sama dikemukakan Ketua Kwarda Pramuka Sulbar yang lama Andi Ibrahim Masdar (AIM) bahwa hasil musda tidak sah atas penetapan Suraidah Suhardi sebagai nakhoda baru.

“Sekjen Kwarnas sudah menegaskan bahwa tidak akan mengesahkan hasil pemilihan dan pemenang dalam Musda yang dihelat di Mamasa, jika ada hak suara atau pemilih yang SK nya tidak berlaku lagi. Hasil Musda dianggap tidak sah atau hasilnya ilegal karena tidak sesuai dengan aturan yang ada,” jelas AIM. (bt4) 

Editor : M. Rusman

Jangan Lewatkan  Alasan Pernah Jadi Pekerja Ilegal, Imigrasi Nunukan "Persulit" WNI Urus Paspor

Share :

Baca Juga

Anggota DPR RI Incar Kursi Panas Gubernur Kaltara Pilkada 2024

Daerah

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Incar Kursi Panas Kaltara, Bagaimana Nasib Zainal Paliwang?

Daerah

Truk Tertimbun Limbah Nikel di Morowali, 2 Warga Sulsel Dilaporkan Tewas

Daerah

Sulteng Urutan Keempat Pengguna Narkoba Tertinggi di Indonesia

Daerah

Santri Korban Penganiayaan Laporkan Pengasuhnya ke Polres Polman

Daerah

BBM Langka Lagi di Nunukan, Pengendara Panas-Panasan Mengantre, Petugas APMS Rapti Sibuk Layani Jeriken

Daerah

6 Kecamatan di Polman Terendam Banjir, Hati-hati Lewat Trans Sulawesi

Daerah

Calon Penumpang Kesal, Keberangkatan KM Lambelu dari Nunukan Diundur Sampai 3 Kali

Daerah

Timsel KPU Kaltara Digugat di PTUN Samarinda