Krayan (BERANDATIMUR) – Tokoh adat dan masyarakat perbatasan RI-Malaysia di Kecamatan Krayan Selatan Kabupaten Nunukan menggelar aksi damai menolak makan gratis yang menjadi program unggulan Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran.
Aksi damai yang berlangsung pada Kamis, 27 Februari 2025 di Kantor Camat Krayan Selatan ini membentangkan beberapa pamplet dengan tulisan penolakan terhadap program makan bergizi gratis (MBG) ini mendapat sorotan publik. Pasalnya, Kecamatan Krayan Selatan ini berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia.
Sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Kecamatan Krayan Selatan, Ajang kaleb melalui telepon selulernya mengutarakan, masyarakat perbatasan di daerahnya yang jauh dari jangkauan pemerintah sudah bosan dengan program-program yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat umum.
Saat berorasi, tokoh adat dan masyarakat memekikkan ungkapan-ungkapan penolakan terhadap program MBG ini karena dianggap menghambat pembangunan infrastruktur khususnya jalanan dan jembatan di wilayah perbatasan negara, pedalaman dan pelosok negeri, ujar Ajang lagi.
Mereka berpendapat, akibat dari makan gratis menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo inilah sehingga anggaran pada semua sektor dipangkas dan dialihkan untuk membiayai program unggulan Prabowo ini.
Oleh karena itu, mereka menuntut perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur pada lima kecamatan di perbatasan RI-Malaysia yang dikenal garda terdepan NKRI.
Dewan Adat bernama Lewi G. Paru dalam orasinya menegaskan, NKRI sudah lama merdeka, tetapi masyarakat di daerah itu belum sepenuhnya menikmatinya. “Kami sebagai warga perbatasan belum benar-benar merasakan kemerdekaan itu,” ucap dia.
Hal senada diungkapkan Kepala Adat Besar Krayan Hulu, Yasan Paren yang membacakan tuntutannya yakni;
-Pengaspalan jalan lingkar Krayan untuk memperlancar akses transportasi.
-Pencabutan moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Krayan, agar wilayah ini bisa berkembang seperti provinsi dan daerah lain di Indonesia.
Aksi ini mencerminkan kekecewaan masyarakat adat yang selama ini merasa terpinggirkan dalam pembangunan nasional, meskipun berada di dengung-dengungkan berada digaris depan perbatasan Indonesia. (Redaksi)
