Wabup: Sistem Merit dan Evaluasi Kinerja 6 Bulan
NUNUKAN – Bupati-Wakil Bupati Nunukan, H Irwan Sabri-Hermanus, mulai menabuh gendrang mutasi saat memasuki tahun kedua pemerintahannya. Pada Selasa, 7 April 2026, sebanyak208 pejabat administrator, pengawas dan fungsional baru dilantik.
Pengambilan sumpah dan janji jabatan ini dilakukan oleh Wakil Bupati Nunukan yang berlangsung di Lantai V Kantor Bupati Nunukan. Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja dan sistem merit.
Dalam sambutannya, Wabup Nunukan menyampaikan bahwa, seluruh proses pelantikan sudah melalui tahapan dan prosedur yang berlaku, termasuk telah memperoleh persetujuan teknis (pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui aplikasi I-Mut.
“Setiap keputusan kepegawaian harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara objektif. Mekanisme ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta mencegah pelanggaran administrasi,” tegasnya.
Dari 208 pejabat baru yang dilatik masing-masing 183 pejabat struktural yang terdiri dari administrator dan pengawas, dua pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas, dan 23 pejabat lainnya yang dilakukan penyesuaian jabatan kembali ke fungsional sesuai kebutuhan organisasi.
Wabup Nunukan menegaskan kembali, bahwa seluruh proses mutasi dilakukan secara profesional berdasarkan sistem merit, bukan karena hukuman disiplin. “Jabatan adalah amanah dan tanggung jawab kinerja. Segera beradaptasi, pahami tugas dan fungsi, serta pastikan program berjalan dengan hasil yang terukur,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa tidak ada ruang bagi pola kerja yang lambat, pasif, dan tidak produktif. Evaluasi kinerja akan dilakukan secara menyeluruh dalam enam bulan ke depan.
Sebab, Kabupaten Nunukan di bawah pemerintahan H Irwan Sabri-Hermanus sedang menjalankan program prioritas 17 arah baru menuju perubahan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan program berjalan nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menghadapi dinamika global dan tekanan ekonomi, Hermanus menyatakan, pemerintah daerah juga menerapkan kebijakan efisiensi melalui work from home (WFH) setiap hari Jumat dimulai pada April 2026. “WFH bukan kelonggaran, melainkan bagian dari transformasi birokrasi. Disiplin dan kinerja harus tetap terjaga,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antar perangkat daerah serta menjaga integritas, etika, dan profesionalisme. Kata dia, pelanggaran terhadap prinsip tersebut tidak akan ditoleransi.
Pada kesempatan itu juga dikatakan, pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan birokrasi yang lincah, adaptif, dan berorientasi pada hasil dalam mendukung pembangunan Kabupaten Nunukan. Bahkan Wabup Nunukan mengingatkan, agar seluruh pejabat yang dilantik meninggalkan sikap ego sektoral. “Tidak ada sekat-sekat, tidak ada kotak-kotak. Kita dituntut bekerja lebih efektif, efisien, dan produktif,” tegasnya.
Hermanus menekankan, pentingnya loyalitas dan solidaritas dengan menjunjung tinggi “core values” ASN Ber-AKHLAK, yaitu profesional, jujur, ikhlas, transparan, adaptif, dan harmonis. Sebab keharmonisan internal menjadi kunci utama terhadap pelayanan publik. “Kalau kita tidak harmonis, tidak solid, dan tidak loyal, maka pelayanan publik tidak akan berjalan. Kuncinya melayani, bukan dilayani,” ujarnya. (*)
