NUNUKAN – Upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan terus dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nunukan melalui patroli rutin di sejumlah wilayah. Saat patroli pada Selasa 15 September 2026 ditemukan timbunan pasir di sekitar Jalan TVRI.
Material yang diketahui untuk kebutuhan pembangunan rumah dan pekerjaan semenisasi namun penempatannya dinilai perlu diperhatikan agar tidak mengganggu akses maupun keselamatan pengguna jalan.
Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas Satpol PP kemudian mendatangi pemilik material dan menyampaikan imbauan secara persuasif. Pemilik diminta untuk segera memindahkan timbunan pasir ke lokasi yang lebih aman sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang melintas.
Kepala Satpol PP Kabupaten Nunukan, Mesak Adianto, melalui Komandan Peleton Umar, mengatakan patroli rutin tidak hanya bertujuan menemukan potensi gangguan ketertiban, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun komunikasi dan kesadaran bersama di tengah masyarakat.
“Material pembangunan memang diperlukan, tetapi penempatannya harus memperhatikan kepentingan umum. Jangan sampai pasir atau material lainnya mengganggu pengguna jalan. Kami meminta pemilik memindahkannya ke lokasi yang lebih aman,” ujar Umar.
Ia menambahkan, pendekatan persuasif menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Menurutnya, masyarakat yang sedang melaksanakan pembangunan tentu memiliki kebutuhan terhadap material, namun penggunaannya tetap perlu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan kepentingan pengguna jalan lainnya.
Satpol PP Kabupaten Nunukan juga mengimbau masyarakat yang sedang melakukan pembangunan agar menempatkan pasir, batu, maupun material bangunan lainnya di lokasi yang tidak mengganggu badan jalan, akses warga, maupun aktivitas lalu lintas.
Melalui patroli rutin dan komunikasi yang humanis, Satpol PP Kabupaten Nunukan terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman. Upaya menjaga ketertiban, kata Umar, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kepedulian dan kerja sama seluruh masyarakat. (*)
