Nunukan (BERANDATIMUR) – Mengatasnamakan masyarakat perbatasan RI-Malaysia, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menginginkan adanya kantor perwakilan Malaysia di provinsi tersebut.
Hal ini diharapkan, agar segala bentuk pengurusan berkaitan dengan warga negara Malaysia lebih dekat dan cepat, kata Ketua LSM Panjiku Mansur melalui sambungan telepon, Selasa, 8 Agustus 2023.
Mansur menilai, keberadaan kantor perwakilan atau konsulat Malaysia di Kaltara sangat penting dan mendesak. Sehubungan semakin padatnya perlintasan warga negara asing di Kabupaten Nunukan.
Ketua LSM Panjiku ini menyatakan, selama ini imigrasi Nunukan mengalami banyak kendala dalam pengurusan warga negara Malaysia, karena kantor perwakilannya sangat jauh di Pontianak, Kalbar.
Oleh karena itu, demi menyingkat waktu dan birokrasi lebih baik ada kantor perwakilan Malaysia di wilayah Kaltara.
Ia pun menyarankan kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI agar berkoordinasi dengan Kemlu Malaysia agar membentuk kantor perwakilannya di Kaltara.
Selain itu, keberadaan kantor perwakilan Malaysia di Kaltara akan mempermudah koordinasi perihal pengurusan pekerja migran Indonesia (PMI) di Sabah.
Sebagaimana kita ketahui, Kabupaten Nunukan berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Pengurusan dokumen keimigrasian PMI yang baru mau bekerja di Sabah ataupun yang sudah lama di negeri jiran iti akan lebih mudah.
Menanggapi hal ini, mantan Diplomat RI di Konsulat RI Tawau, Sabah, Johan Mulyadi mengatakan, bisa saja pemerintah Indonesia yang meminta kepada Pemerintah Malaysia agar membentuk kantor perwakilan di Kaltara.
Jadi, lanjut dia, tidak harus inisiatif Pemerintah Malaysia untuk kantor perwakilannya di Kaltara karena keberadaannya sangat mendesak dan pentinh bagi Indonesia.
“Bisa sebab resiprokal atau timbal balik,” ujar Johan menjawab masalah siapa punya kewenangan perihal pembentukan kantor perwakilan Malaysia di Kaltara.
Artinya, pembentukan kantor perwakilan Malaysia di Kaltara bisa melalui permintaan Pemerintah Indonesia ataupun inisiatif Pemerintah Malaysia dengan berbagai pertimbangan kepentingan diplomasi kedua negara. (Redaksi)
