Seruan ini disambut dan direspon oleh kader di daerah sehingga seluruh baliho yang bergambar Partai Demokrat dan Anies Baswedan dicopoti.

Pencopotan baliho tersebut sebagai dampak dari kekecewaan DPP Partai Demokrat yang sudah lama menantikan agar ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dijadikan calon wakil presiden dari KPP.

Namun, tiba-tiba mendapatkan kabar yang sangat mengagetkan bahwa Cak Imin yang dirangkul oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk dipasangkan sebagai cawapres Anies Baswedan.

Kabar ini, tentunya bagaikan mimpi disiang bolong bagi Partai Demokrat, merasa dikhianati penantiannya hampir satu tahun. Agar Ketua Umumnya AHY berpasangan dengan Anies Baswedan pada Pemilu 2024.

Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya pun menyatakan dengan tegas perihal sikap yang ditempuhnya dalam konteks menjaga maruah partainya yang sudah dikhianati tersebut.

Menurut dia, pertemuan atau keputusan Surya Paloh dengan Cak Imin sebagai cawapres Anies telah menciderai perjanjian yang disepakati sebelumnya dengan parpol yang tergabung dalam KPP.

Apakah Partai Demokrat akan mengambil langkah tegas untuk meninggalkan KPP? Riefky mengatakan, bukan partainya yang meninggalkan KPP tapi Nasdem dan Anies yang berkhianat.

“Bukan Demokrat yang keluar dari KPP tapi Nasdem dan Anies yang berkhianat dari perjanjian sebelumnya,” ungkap Riefky.

Menyikapi suasana politik yang mengguncang parpol dalam KPP, apabila Demokrat keluar dari koalisi pengusung Anies Baswedan maka bergabungnya PKB tetap memenuhi syarat elektoral.

Pada Pemilu 2019, PKB memperoleh 9,69 persen atau 13,57 juta suara, Nasdem meraih 12,66 juta suara atau 9,05 persen dan PKS sebanyak 11,49 juta suara (8,21 persen) secara nasional

Total elektoral ketiga parpol ini adalah 26, 95 persen. (Redaksi)

Artikel Merasa Dikhianati, Demokrat Serukan Cabut Baliho Anies Baswedan pertama kali tampil pada Independen.

Informasi yang berkembang, ada lima nama cawapres yang mulai digodok oleh Anis Baswedan bersama dengan parpol koalisinya.

Bagaimana tanggapan pengamat? Hanta Yudha dari Direktur Eksektif Poltracking Indonesia menyatakan, adanya langkah penggodokan itu adalah sebuah upaya yang bagus.

Asalkan tidak terkesan vakum karena kebingungan menentukan bakal cawapresnya yang bisa berdampak pada kerenggangan parpol koalisi.

Apalagi, dinamika politik saat ini terus bergerak dimana bakal capres terus mencari simpati pemilih dengan pertemuan-pertemuan ketua umum parpol, sebut Hanta.

Pertemuan-pertemuan ketua umum parpol ini, bisa saja saling menggoda untuk mendapatkan posisi strategis. Misalnya, Ketum Golkar ketemu SBY dan Ketum Partai Demokrat, begitu juga yang dilakukan Ketum PKB.

Sementara kita ketahui, Partai Demokrat bergabung dengan koalisi perubahan pendukung Anies Baswedan.

Manuver ketum parpol ini khususnya Golkar dan PKB patut dimaklumi. Berhubung Airlangga Hartarto sudah dimandatkan menjadi capres oleh partainya. Begitu pula dengan PKB yang mematok ketumnya harus menjadi cawapres.

Hanta Yudha mengatakan gencarnya manuver ketum-ketum parpol ini bisa saja membuat Partai Demokrat tergoda apalagi jika AHY dijanjikan cawapres.

Apabila hal ini terjadi maka peluang Anies Baswedan untuk maju capres akan tertutup. Sebab jika salah satu parpol yang bergabung di koalisi perubahan hengkang maka parlemen tresholdnya tidak mencukupi 20 persen.

Oleh karena itu, adanya pengodokan bakal cawapres dianggap Hanta Yudha sebuah kemajuan politik. Sebab, jika kubu Anies ini membiarkan parpol-parpol di luar kubunya bermanuver bisa mempengaruhi pikiran publik.

Hanta Yudha menyarankan, agar Anies bersama parpol koalisinya benar-benar mempertimbangkan banyak hal dalam menentukan bakal cawapresnya.

Sebagaimana kita ketahui, Anies ini banyak dukungan dari Pulau Jawa bagian barat, sebagian Pulau Sumatera, sebagian Pulau Sulawesi dan sebagian Pulau Kalimantan.

Tentunya cawapres yang perlu dipertimbangkan memiliki kekuatan basis pendukung dari daerah-daerah yang menjadi tempat kelemahan Anies Baswedan.

Faktor kedua yang perlu dipertimbangkan adalah dukungan kelompok Islam khususnya kalangan NU.

Ia mencontohkan, Yusuf Kalla saat maju cawapres mendapatkan dukungan NU karena kedekatan emosional.

Ketiga adalah aspek logistik. Kemampuan logistik ini juga sangat penting.

Hanta juga menyarankan agar penentuan cawapres harus berhati-hati. Benar-benar harus mempertimbangkan momen yang tepat.

“Lebih cepat mengumumkan cawapres ada plus minusnya. Karena koalisi penantang pasti mengintai,” sebut peneliti Poltracking Indonesia ini.

Namun demikian, tidak disebutkan siapa kelima bakal cawapres yang mulai digodok oleh Anies Baswedan bersama partai koalisinya. (Redaksi)

Artikel Anies Mulai Godok 5 Nama Cawapres? Ini Kata Pengamat pertama kali tampil pada Independen.

Hal itu tidak dilarang oleh undang-undang sepanjang tidak bersifat mengampanyekan diri.

Upaya dari kandidat calon presiden tersebut tentunya harus memperhatikan sambutan masyarakat yang akan didatanginya.

Di Provinsi Kaltara sendiri, berkembang isu adanya penolakan terhadap salah kandidat capres. Capres tersebut adalah Anies Baswedan, dukungan Partai Nasdem.

Isu yang berkembang terkait penolakan Anies Baswedan dibenarkan oleh tokoh adat Suku Dayak Kalimantan Utara, Herriyagung Alang.

Ketua Lembaga Adat Dayak Kabupaten Nunukan ini membenarkan adanya penolakan terhadap rencana kehadiran Anies Baswedan ke Kaltara.

Penolakan tersebut berdasarkan keputusan masyarakat adat Dayak dengan berbagai alasan. Hanya saja, Herriyagung tidak menjelaslan secara rinci dari alasan yang dimaksudkan.

Bahkan dalam waktu dekat ini, dia menegaskan masyarakat adat akan membahasnya kembali dalam sebuah pertemuan tokoh-tokoh adat berkaitan dengan teknis penolakan nantinya.

Bahkan dia berkata, terus memantau informasi rencana kedatangan Anies Baswedan ke Kaltara. “Kami dari masyarakat adat akan bertemu kembali membahas teknis-teknis yang akan dilakukan dalam penolakan kedatangan Anies Baswedan di Kaltara,” sebut Herriyagung kepada media ini pada Minggu, 16 April 2023.

Ketika meminta kejelasan alasan dari penolakan terhadap bakal capres Partai Nasdem Anies Baswedan, Herriyagung hanya mengatakan bahwa masyarakat adat hanya ingin menjaga kondusifitas wilayah Kaltara.

“Kami di Kaltara ini tidak mau dinodai oleh isu-isu yang bisa memecahbelah kerukunan masyarakat,” ujar dia.

Oleh karena itu, masyarakat adat di Provinsi Kaltara sangat mendambakan calon pemimpin nasional yang mampu menjaga toleransi dan persatuan bangsa. (Redaksi)

Artikel Masyarakat Adat Tolak Anies Baswedan Datang ke Kaltara pertama kali tampil pada Independen.

Apalagi, Jokowi mengakui menyarankan kriteria dan sosok calon presiden (capres) kepada Megawati yang layak menggantikan dirinya memimpin NKRI lima tahun ke depan.

Bahkan Pengamat Politik dari Paramater Indonesia Adi Prayitno melalui lama YouTube Kompas TV yang dikutip pada Selasa 21 Maret 2023 menyatakan, hanya ada dua nama yang menguat di internal PDIP yakni Puan Maharani (Ketua DPR RI) dan Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng).

Oleh karena itu, lanjut dia, mengaitkan dengan pernyataan-pernyataan Ketua Umum dan tokoh PDIP sebelumnya bahwa soal Capres 2024 akan mengusung kader sendiri.

Sebab kata Adi, PDIP satu-satunya partai politik yang memenuhi syarat elektoral 20 persen untuk mengusung Capres Cawapres pada Pemilu 2024.

Adi juga menyinggung pernyataan Presiden Jokowi pada pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri soal sosok yang didukung berdasarkan data-data. Sangat jelas bahwa Presiden Jokowi sangat percaya dengan hasil survei dan data lainnya.

Nah, kader PDIP yang memiliki survei yang moncer selama ini hanya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Untuk itu, Adi memprediksi nama kader PDIP yang akan diusung pada Pemilu 2024 mulai mengerucut ke satu nama.

Tentunya, nama ini sudah ditimbang-timbang oleh Megawati sebelum diumumkan ke publik pada waktunya nanti.

Sebab, Capres ini bukan hanya memikirkan Pemilu 2024 tetapi lebih pada kepentingan bangsa dan negara serta peluang PDIP menang hattrick.

“Kalau berdasar pada angka-angka atau data-data sudah sangat jelas siapa kader PDIP yang dinaksudkan. Tapi kan keputusannya ada pada Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDIP,” ucap Adi.

Meskipun Pemilu 2024 masih 11 bulan lagi, pertemuan tokoh masyarakat dan politik mulai dilakukan. Membuktikan bahwa mesin mulai dipanaskan menjelang pencapresan tersebut.

Salah satunya pertemuan yang dilakukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sekaligus Ketua GP Ansor dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng.

Khofifah Indar Parawansa juga adalah Ketua Muslimat NU.

Pertemuan ketiga tokoh ini, boleh dikatakan juga sebagai manuver politik. Apalagi, akhir-akhir ini Gubernur Jatim diincar dan dikait-kaitkan sebagai bakal Calon Wakil Presiden dari Anies Baswedan. (***)

Artikel (Ganjar) Capres Usulan Jokowi ke Mega Hingga Menag Temui Khofifah pertama kali tampil pada Independen.

Hal ini disampaikan dalam acara ‘Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI’ yang digelar di Jaya di Ancol, Jakarta pada, Kamis 16 Maret 2023.

“Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung,” kata Anies dikutip dari CNN Indonesia pada Sabtu, 18 Maret 2023.

Hanya saja, Anies tak menyebut indentitas Menko yang dimaksud tersebut.

Ia hanya mengaku tak bisa membayangkan petinggi negeri yang ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan.

Anies pun menyayangkan bila ada pendapat kontroversial semacam itu, pasti diutarakan di ruang tertutup.

Ia mengatakan, kondisi semacam itu bukan menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang menurun. Baginya, kondisi ini terjadi ketika orang yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi makin berani mengutarakan pikirannya secara terbuka.

“Ini bukan menurun kualitas demokrasi, tapi orang yang tidak komit pada demokrasi makin berani ungkapkan pikirannya secara terbuka,” kata Anies.

“Jadi tak tabu. Ini yang harus dilawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan tahun 1998. Jadi kita jaga itu. Karena kalau tidak maka akan rusak,” tambahnya.

Melihat kondisi itu, Anies menyatakan seharusnya aturan main yang dibuat harus dihormati dan dijaga. Bila kondisi ini dijaga, dia optimis kondisi bisa lebih baik ke depannya.

“Yang kita butuhkan fair play, penyetaraan kesempatan, kenetralan dari pemegang kewenangan. Kalau itu terjadi, Insyallah apa yang kita ikhtiarkan bisa laksanakan,” kata Anies.

Ditemui usai acara, Anies enggan menyebut Menko siapa yang disinggungnya tersebut.

“Ya sudah yang saya katakan tadi itu,” kata Anies. (*)

Editor: M Rusman

Artikel Benarkah Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi? Anies: Ini Harus Dilawan pertama kali tampil pada Independen.