Nunukan (BERANDATIMUR) – Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Nunukan pada Kamis, 6 April 2023.
Di awal penyampaiannya, Bupati Nunukan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota DPRD Nunukan yang telah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada 2022.
Ucapan yang sama juga disampaikan Laura kepada Forum Pimpinan Daerah serta seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder yang telah memberikan dukungan dan kontribusi nyata dalam mewujudkan berbagai capaian selama ini.
Penyampaian LKPJ ini merupakan amanat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2OI9 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Selain itu diatur pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Laura juga menyampaikan LKPJ akhir TA 2022 ini disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2026 dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) TA 2022.
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) serta Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Ia menyebutkan target pendapatan daerah pada 2022 ditetapkan Rp1,27 triliun dan direalisasikan sebesar Rp1,42 triliun atau 111 persen.
Rinciannya sebagai berikut: PAD ditargetkan Rp130,69 miliar terealisasi RpRp106,01 miliar atau 81,11 persen.
Pendapatan transfer ditargetkan Rp1,13 triliun terealisasi Rp1,30 triliun atau 115,23 persen.
Untuk pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp8,80 miliar terealisasi Rp6,86 miliar atau 78,03 persen.
Kemudian, alokasi anggaran bantuan keuangan dari Provinsi Kaltara untuk penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, pendidik dan tenaga kependidikan Kabupaten Nunukan sebesar Rp5,98 miliar.
Belanja daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Sementara belanja daerah pada 2022 dianggarkan Rp1,37 triliun dan direalisasikan Rp1,27 triliun atau 93,13 persen.
Rinciannya sebagai berikut belanja operasi dialokasikan Rp927,48 miliar dan terealisasikan Rp859,16 miliar atau 92,63 persen.
Belanja modal sebesar Rp184,01 miliar dan terealisasi Rp163,56 miliar atau 88,89 persen.
Belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar dan terealisasi Rp4,72 miliar atau 47,29 persen.
Belanja transfer Rp250,61 miliar dan terealisasi Rp250,32 miliar atau 99,89 persen.
Target pembiayaan daerah sebesar Rp96,78 miliar dan terealisasi 100 persen. Pembiayaan daerah bersumber dari penerimaan dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebelumnya.
Di akhir laporan nota LKPj, Bupati Nunukan memaparkan gambaran capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Indikator Kinerja Utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 yang terdiri dari 6 Indikator Tujuan dan 29 Indikator Sasaran serta meraih 57 Prestasi, Inovasi serta Penghargaan Baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Nasional dalam berbagai urusan pembangunan.
Salah satu penghargaan yang membanggakan yang diperoleh Kabupaten Nunukan yaitu Penghargaan Adipura Untuk Kategori Kota Kecil tahun 2022, penghargaan ini menjadi kali pertama di Kabupaten Nunukan dan menjadi satu-satunya wakil dari Provinsi Kalimantan Utara yang menerima Penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.
Selain itu Kabupaten Nunukan juga mendapatkan Penghargaan Award Universal Health Coverage (UHC) dari Kementerian Kesehatan, dan masih banyak lagi prestasi, Inovasi serta penghargaan yang diperoleh Kabupaten Nunukan yang telah dirincikan dalam Dokumen LKPJ Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2022. (Prokompim Nunukan)
Editor: M RusmanÂ
