Jakarta (BERANDATIMUR) – Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, Pemprov Kaltara bersama 5 Kabupaten/Kota menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Ombudsman Republik Indonesia (RI) pada, Kamis 22 Juni 2023.
Penandatanganan berlangsung di Gedung Ombudsman RI di Jakarta Selatan, dihadiri Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang dan bupati/wali kota.
“Saya harap para Kepala Daerah di wilayah Provinsi Kaltara untuk menjaga integritas pemerintahan, dengan mematuhi rambu-rambu aturan keamanan daerah yang berlaku. Khususnya itu terkait penggunaan anggaran daerah,” ucap Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang.
Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih memaparkan fungsi Ombudsman untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik pusat maupun daerah.
Bahkan kata dia, pengawasan turut diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Badan Swasta atau Perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
“Kami berharap agar seluruh kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk menjaga pelanggaran hukum akibat kepentingan pribadi atau kelompok yang berdampak terhadap pemeriksaan pelanggaran, hal tersbut dapat merugikan pemerintahan daerah,” beber Ketua Ombudsman RI.
Sedangkan Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfah menambahkan jika penandatanganan nota kesepakatan ini dapat mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.
Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta amanah yang terdapat dalam Pasal 31 Ayat (2) huruf c, Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Kita semua berharap dengan telah dilakukannya penandatanganan Nota Kesepakatan ini dapat tercipta sinergitas penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Provinsi Kaltara,” katanya.
Pada kesempatan itu, disampaikan juga hasil penilaian kepatuhan 2022 di Provinsi Kaltara. (dkisp)
