Tarakan (BERANDATIMUR) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menawarkan proyek investasi senilai Rp10 triliun kepada investor pada agenda Kaltara Investment Forum (KIF) 2023.
KIF 2023 diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara bekerja sama dengan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Kaltara. Kegiatan ini bertujuan mempromosikan sejumlah peluang investasi yang ada dan telah disusun dalam dokumen investment project ready to offer (IPRO).
Kepala DPMPTSP Kaltara, Ferry Ferdinand Bohoh mengungkapkan saat ini telah tersedia data dan dokumen investasi yang siap ditawarkan ke calon investor potensial. Setidaknya ada 17 dokumen IPRO siap disampaikan kepada investor dengan nilai investasi Rp10 triliun lebih.
“IPRO yang ada meliputi berbagai sektor yakni infrastruktur, petanian (ketahanan pangan), industri hilirisasi, pariwisata, enegi dan kawasan industri hijau,” ungkapnya.
Secara geografis, Kaltara merupakan letaknya cukup strategis di wilayah ASEAN atau Indopasifik. Dimana berbatasan langsung dengan Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam yang tergabung dalam forum BIMP-EAGA yang memiliki tujuan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan ASEAN.
Kaltara juga berada di jalur alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menghadap langsung ke samudra pasifik. Tentu ini sangat menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi Kaltara.
Berdasarkan proyeksi, penerimaan negara dan daerah dari ALKI II berpotensi mencapai USD 1,5 juta per hari, sebut Ferdinand sapaan akrabnya
DPMPTSP terus melakukan terobosan untuk meningkatkan ekonomi Kaltara melalui realisasi investasi sesuai target yang telah ditentukan oleh Pemda dan pemerintah pusat melalui BKPM RI.
Jika dilihat trend realisasi terus meningkat sejak 2020 yang mencapai Rp3,2 T, 2021 terealisasi Rp5,7 T, 2022 realisasinya Rp13,7 T dan semester I 2023 sudah mencapai Rp9,4 T, beber dia.
Investasi merupakan salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang harus menjadi perioritas pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karenanya harus didukung dengan kebijakan yang pro investasi melalui peraturan daerah dan peraturan gubernur sebagai kepastian hukum sesuai keinginan investor.
Selain itu, KIF juga menggelar penandatanganan MoU antara investor dengan vendor lokal yang ada di Kaltara. Sebagai komitmen untuk mendorong pola kemitraan antara usaha besar dengan UMKM di daerah ini sesuai Peraturan Menteri Investasi atau Perka BKPM RI no 1 tahun 2022, tegasnya.
Ferdinand juga memberikan kesempatan kepada Kepala DPMPTSP kabupaten/kota dan Asosiasi Pengusaha se-Kaltara untuk memaparkan IPRO nya masing-masing dilanjutkan sesi One on One Meeting dengan calon investor.
“Kami sangat optimis kegiatan KIF 2023 akan memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi Kaltara kedepan, khususnya dalam mencapai target realisasi investasi,”tutupnya. (dkisp)
