Nunukan (BERANDATIMUR) – Terkait dengan voice note yang beredar luas yang mengandung kata-kata mencatut instansi kepolisian dan bernuansa politik resmi diakui Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid adalah suaranya.
“Voice note itu benar suara saya terkait dengan pendataan terkait bansos dimana ada dua perintah yaitu dalam grup Lurah (WA) ada surat terkait hal tersebut namun Lurah Nunukan Barat tidak membuka surat dari Dinsos, makanya saya voice,” ucap Laura dalam press conference di Mapolres Nunukan pada Senin, 13 Mei 2024.
“Saya tau voice note beredar tanggal 26/27, kemudian tanggal 29 halal bihalal, dan tanggal 30 saya berangkat. Saya tidak buru-buru klarifikasi ngak jelas kemana-mana malah menimbulkan persepsi berbeda-beda. Kepala Diskominfo saat itu cuti dan Mas Joned (Kabag Humas dan Protokol) sedang berada di Jakarta. Mas Joned tiba di Nunukan saya berangkat,” ujar dia.
Pada saat itu juga Bupati Nunukan menjalaskan mencatut nama instansi kepolisian dalam hal ini Polres Nunukan dengan untuk menekan agar Lurah segera bekerja. “Jadi biasanya kalau ada embel-embel kepolisian geraknya lebih cepat. Sehingga saya sangat menyesalksn voice note itu beredar. Kami bekerja selama ini sesuai prosedur dan profesional,” ungkap dia.
Ia juga beralasan, mencatut nama Polres Nunukan itu spontanitas supaya kesannya membuat seolah-olah ini hal yang penting sehingga jajarannya bergerak cepat. Menurut dia, mencatut instansi kepolisian, ternyata bawahnya benar bergerak cepat menyerahkan data ke Dinsos. “Jadi penekanannya ke situ. semua ASN pasti cepat kerja jika menyebut nama kepolisian,” tandas Bupati Nunukan.
Menyinggung kata-kata RT DIKITA, Laura menyatakan lebih pada ucapan dialeg Bahasa Bugis tidak ada maksud lain apalagi berhubungan dengan politik sekaitan dengan rencana suaminya H Andi Muhammad Akbar akan ikut bertarung pada Pilkada Bupati Nunukan 2024. Ia pun mengaku akan bertindak profesional selaku Bupati Nunukan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2024 ini.
Praktisi dari Lembaga Hukum Heersen Nunukan Juctice, Hamseng menanggapi pernyataan Bupati Nunukan pada press conference saat mengklarifikasi pernyataannya dalam voice yang beredar luas dan menyebabkan keadaan menjadi kacau.
Hamseng menerangkan, efek yang ditimbulkan oleh voice note disadari Bupati Nunukan telah membuat keadaan menjadi kacau. Namun berkaitan dengan pencatutan instansi kepolisian, menandakan secara tidak langsung Bupati Nunukan mengakui anak buahnya tidak siap dan tidak mampu bekerja tanpa tekanan bahkan ancaman.
Bahkan mantan ASN yang pernah menjabat Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakan Nunukan ini menilai, tindakan tak profesional yang dipertontonkan Bupati Nunukan yang “menggendong” suaminya kemana-mana yang bakal maju di Pilkada Nunukan 2024. Apalagi ditambah lagi dengan dugaan perlakuan tak profesional kepada RT yang bukan pendukungnya (RT Dikita).
Hamseng adalah pernah menjadi Kuasa Hukum tetap Pemkab Nunukan pada 2010 -2018 sebelum mengundurkan diri dari PNS ini menanggap Bupati Nunukan seolah-olah atau terkesan bahwa voice note yang sudah membuat kekacauan itu tidak terlalu penting makanya lambat untuk klarifikasi.
Padahal, dalam voice note itu sangat jelas ada ucapan yang sangat krusial, sebut Hamseng. Yakni, Bupati Nunukan lebih menekankan pada pendataan warga pada RT Dikita dan diserahkan kepada dirinya untuk diverifikasi. “Tidak ada atau saya tidak mendengar ucapan Bupati Nunukan soal bantuan sosial maupun Dinas Sosial dalam voice note itu, yang ada adalah kalimat serahkan ke saya (bupati) untuk saya verifikasi,” tegas dia.
Ia juga menilai, pernyataan Bupati Nunukan yang mengatakan mencatut instansi kepolisian supaya jajarannya bergerak cepat menganggap sebuah penghinaan atas profesi ASN. Dimana, menurut mantan PNS ini, para ASN tidak bisa dan tidak mampu bekerja kecuali ditakut-takuti.
Hamseng pun mengajak masyarakat Kabupaten Nunukan untuk menilai sendiri pernyataan Bupati Nunukan tersebut. (Redaksi)
