Makassar (BERANDATIMUR) – Rencana kerja sama PT Masmindo Dwi Area dengan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc untuk proyek tambang emas berskala besar menggunakan metode open pit di wilayah Luwu, mendapat perhatian serius dari Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Dalam penyampaiannya, Andi Sudirman khawatiran terhadap dampak lingkungan dan ketimpangan yang ditimbulkan oleh proyek tersebut, yang disebut-sebut akan membentuk kubangan raksasa layaknya tambang Freeport di Timika, Papua.

“Kita akan menyurati Bapak Presiden untuk meminta evaluasi ulang atas izin tambang di Luwu. Pertama terkait siapa yang mengelola dan bagaimana metode pengelolaannya. Ini menyangkut masa depan lingkungan apalagi jika metode Open Pit dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga tidak sesuai arahan Bapak Presiden terkait kekayaan alam lokal wajib dikelola oleh pengusaha lokal bukan perusahaan Jakarta apalagi asing” tegas dia kepada media pada Senin 14 April 2025.

Ia menegaskan, kewenangan perizinan tambang berada di pemerintah pusat, namun merasa perlu menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat Sulsel terkait dampak jangka panjang dari aktivitas tambang berskala besar nantinya.

“Kita semua tahu bagaimana kondisi di sekitar tambang Freeport. Kubangan besar, penebangan pohon di mana-mana, dan rakyat Papua belum juga sejahtera sampai hari ini. Perusahaan luar yang menikmati, lokal yang menderita baik ekonomi maupun isu lingkungan. Jangan sampai Luwu mengalami hal yang sama. Sekarang saja sudah jadi langganan banjir sampai hari ini. Pengelolaan dari luar akan menimbulkan ketimpangan serta kurang berpikir terkait keselamatan lokal apalagi kesejahteraan warga. Dua kali kena kita” ujarnya.

Menurut Gubernur Sulsel, yang menikmati justru bukan masyarakat lokal tapi hanya menerima dampak serta penderitaan. Ini tidak sesuai dengan arahan Presiden yang ingin agar pengelolaan kekayaan alam dikuasai oleh perusahaan lokal. “Jika lokal tentu ikatan dengan warga sekitar, ekonomi serta isu lingkungan bisa lebih diperhatikan,” tambahnya.

Ia juga menyinggung soal banjir yang terus melanda sejumlah wilayah di Luwu akibat dari pembukaan lahan sehingga memperparah kondisi lingkungan dan dampaknya negatifnya dirasakan oleh masyarakat kecil yang bermukim di bantaran sungai.

“Pembangunan yang mengabaikan moral dalam pengelolaan serta daya dukung lingkungan akan selalu dibayar mahal oleh masyarakat kecil. Karena itu, kita harus bicara, kita harus minta Bapak Presiden mempertimbangkan ulang,” tegasnya. (*)