KRAYAN – Usai upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Bupati Nunukan H Irwan Sabri menggelar ramah tamah bersama camat, kepala desa, dan kepala adat se wilayah Krayan di Gedung Serbaguna Long Bawan, Senin 17 Agustus 2026.
Pada pertemuan tersebut menjadi momentum Pemkab Nunukan menyampaikan sejumlah kebijakan, capaian pembangunan, sekaligus arah pembangunan di tengah kondisi fiskal yang mengalami penurunan.
Ia mengatakan, bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. APBD Kabupaten Nunukan pada 2025 sebesar Rp1,9 triliun diperkirakan turun menjadi sekitar Rp1,4 triliun pada 2027.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk berhenti bekerja dan melayani masyarakat.
“Kita tidak mungkin mengeluh terus. Kita harus punya strategi. Kalau berbicara tentang infrastruktur, kita melihat mana yang menjadi skala prioritas. Semua penting dan semua harus dibangun, tetapi dengan keterbatasan anggaran tentu ada yang harus diprioritaskan,” ujarnya.
Salah satu pembangunan yang menjadi prioritas Pemkab Nunukan adalah peningkatan ruas jalan Lembudud–Kurid dengan skema multiyears untuk periode 2027–2029.
Irwan menegaskan, pembangunan infrastruktur tersebut menjadi sangat penting bagi masyarakat Krayan mengingat kondisi geografis wilayah yang luas dan akses transportasi yang masih menjadi tantangan.
“Kita wajib di tahun 2027 membuat proyek multiyears karena Krayan betul-betul sangat membutuhkan infrastruktur yang baik,” katanya.
Bupati Nunukan juga menyinggung perihal kondisi jalan di Long Layu, Kecamatan Krayan Selatan, yang sempat menjadi perhatian masyarakat karena sempat viral di media sosial.
Meskipun ruas jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi, dia menyatakan masyarakat Krayan tetap merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Nunukan sehingga pemerintah daerah tidak ingin tinggal diam.
“Kawasan Krayan adalah masyarakat saya. Walaupun jalan tersebut jalan provinsi, saya merasa masyarakat saya membutuhkan perhatian,” tegasnya.
Pemkab Nunukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalokasikan sekitar Rp983 juta melalui belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan kerusakan. Dari 13 jembatan yang mengalami kerusakan berat, lima di antaranya telah diintervensi pemerintah daerah melalui kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum.
Selain itu, Bupati Nunukan juga menginformasikan terkait rencana dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan komunikasi dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, terdapat anggaran Rp10 miliar lebih untuk penanganan ruas jalan yang mengalami kerusakan berat.
Pada 2027 Pemerintah Pusat juga mengalokasikan sekitar Rp30 miliar melalui IJB untuk penanganan ruas jalan di Wilayah Krayan yang berstatus jalan nasional.
Irwan berharap berbagai dukungan tersebut dapat direalisasikan secara bertahap sehingga pembangunan infrastruktur di Krayan dapat terus berjalan.
- Tekankan 17 Program Unggulan
Di hadapan Kepala Desa dan Camat, Bupati Nunukan juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi semangat pemerintah daerah dalam memenuhi janji dan program yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Ia menyebut sejumlah program telah mulai direalisasikan, di antaranya penyaluran alat berat, seragam sekolah, program satu desa satu program unggulan, serta beasiswa.
Meskipun diakui kuota beasiswa pada 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi Pemkab Nunukan tetap berupaya menjalankan 17 program unggulan yang menjadi bagian dari visi dan misi bersama Wakil Bupati Nunukan, Hermanus.
“Sedikit banyaknya apa yang menjadi janji kami bersama Pak Hermanus sudah kami wujudkan dalam 17 program unggulan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, dia meminta camat dan kepala desa menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Sebagaimana diketahui, Camat merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah di kecamatan, sementara Kepala Desa merupakan perpanjangan tangan masyarakat di tingkat desa.
Kolaborasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dinilai sangat penting, tekan Irwan.
“Kalau kita bisa bersatu, berkoordinasi dan bergandengan tangan, tidak ada masalah yang sulit kita selesaikan. Semua masalah dapat kita pecahkan,” ajak dia.
- Bijak Bermedia Sosial, Jaga Kondusivitas Daerah
Bupati Nunukan juga mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas daerah, terutama di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat informasi yang belum tentu benar dapat menyebar dengan cepat. Karena itu, setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat harus terlebih dahulu diklarifikasi dan dikoordinasikan sebelum disebarluaskan.
Ia meminta Kepala Desa dan Camat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan terhadap informasi yang belum diketahui kebenarannya.
“Di era digitalisasi ini sangat mudah memberitakan hal-hal yang sekiranya tidak benar. Kalau ada hal yang perlu kita klarifikasi dan belum kita ketahui kebenarannya, penting bagi kita untuk berkoordinasi, berkolaborasi dan berdiskusi,” pesannya.
Irwan mengharapkan pertemuan dengan Camat, Kepala adesa dan Kepala Adat tersebut dapat dilaksanakan kembali secara berkala sebagai ruang berbagi informasi dan berdiskusi mengenai berbagai persoalan pembangunan di wilayah Krayan Raya.
Di akhir sambutannya, dia berpesan agar pemerintahan desa dapat mengelola anggaran secara cermat dan bertanggung jawab, terutama dalam kondisi keterbatasan fiskal.
“Betul-betul kita kelola anggaran seminimal mungkin, tetapi harus tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi wilayah kerja dan desa kita,” pungkasnya
- DPRD Dorong Kehadiran Pemerintah yang Konkret
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan, Ryan Antoni, menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan di Kabupaten Nunukan.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya membutuhkan kebijakan dan anggaran, tetapi juga kehadiran pemerintah yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
“Yang kami harapkan adalah perhatian pemerintah. Kehadiran pemerintah itu harus konkret dan bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, menjaga keamanan dan kondusivitas, serta mendorong pembangunan Krayan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah. (*)
