Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Kaltara, Yusuf Suardi menyatakan Pemerintah Pusat menyediakan 2,3 juta formasi CPNS dan calon PPPK pada tahun anggaran 2024.

“Kami sedang melakukan pendataan kebutuhan CPNS dan calon PPPK. Tahun ini Pemerintah Pusat akan merekrut 2,3 juta CPNS dan calon PPPK,” kata Yusuf pada Jumat 26 Januari 2024.

Yusuf juga mengaku belum bisa merilis jumlah formasi yang akan dibuka di Provinsi Kaltara karena masih dalam proses finalisasi. “Berapa kebutuhannya belum final, banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Untuk keputusan akhirnya nanti kami serahkan kepada Gubernur,” lanjut dia.

Pada kesempatan yang sama Ia menjelaskan bahwa BKD telah memiliki data jumlah kebutuhan PPPK yang menjadi prioritas Gubernur kaltara sejumlah 1.402 PPPK.

Rekrutmen PPPK tersebut telah dimulai sejak tahun 2021 sebanyak 3 orang, tahun 2022 sebanyak 251 orang, dan tahun 2023 sebanyak 254 orang yang semuanya terdiri dari formasi tenaga fungsional guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

“PPPK ini selain program Pemerintah Pusat juga menjadi prioritas Gubernur sejak awal. Rekrutmen PPPK sudah dimulai sejak 2021 lalu. Kalau CPNS masih Kita petakan sembari melihat kemampuan daerah,” kata Yusuf.

Dilansir dari situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 direncanakan akan digelar dan apabila memungkinakan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam satu tahun yang tahap pertamanya akan dilaksanakan pada Mei mendatang. (dkisp)

Artikel Pemprov Kaltara Susun Formasi CPNS dan PPPK Tahun 2024 pertama kali tampil pada Independen.

Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Utara turut mengomentari dengan mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi publik (KIP) terutama bagi penyelenggara pemilu dan badan publik terkait lainnya. Sebagai lembaga mandatory UUD 1945 Pasal 28 F disebutkan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dari konstitusi dasar negara itulah kemudian lahir UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Seperti yang disampaikan oleh Fajar Mentari selaku Ketua KI Kaltara bahwa, hak untuk mendapatkan informasi telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Untuk mewujudkan iklim demokrasi terkait dengan keterbukaan informasi, Indonesia telah menyiapkan diri sejak awal melalui amandemen UUD 1945 maupun UU KIP , bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapat informasi, sementara lembaga penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk memberi informasi.

“Sebagaimana hak asasi, hak untuk memperoleh informasi ini juga melekat pada setiap diri warga negara Indonesia yang dijamin dalam Pasal 28 F UUD 1945. Maka, organisasi publik yang dibiayai oleh rakyat dan diawasi oleh pejabat publik terpilih, memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban mereka secara terbuka,” ujarnya.

Fajar juga menyampaikan masyarakat pemilih mesti benar-benar teredukasi dengan baik dan benar berkaitan dengan hak dan kewajibannya seputar kepemiluan secara transparan, seterang-terangnya, agar tidak gagal paham.

“Semisal selama masa tenang 11 – 13 Februari, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Baik bagi peserta Pemilu atau pemilih. Bila mendapati indikasi pelanggaran, publik harus bagaimana, apa yang bisa mereka lakukan, bagaimana cara dan melalui saluran apa melaporkannya. Sebutkan apa saja contohnya, apakah boleh mengunggah konten di medsos yang berisi gambar calon saat masa tenang, apa konsekuensinya, dan seterusnya,’’ terang Fajar.

Lanjut Fajar, masyarakat perlu mengetahui nama-nama calon anggota legislatif, program-progamnya, hingga pengelolaan anggaran oleh partai peserta Pemilu. Keterbukaan semacam ini diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya persoalan atau konflik akibat misinformasi. Keterbukaan informasi dapat menumbuhkaan trust publik terhadap pelaksanaan pesta demokrasi.

’’Tentunya kita menginginkan agar tingginya partisipasi pemilih betul-betul karena masyarakat telah teredukasi, bukan karena misalnya ada mobilisasi. Bukan ilusi, tapi benar-benar demokrasi,’’ kata Fajar.

“KI sebagai lembaga independen yang tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa informasi, tentunya senantiasa siap saja menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi ketika ada masyarakat yang ingin mengajukan sengketa informasi Pemilu, termasuk terkait hasil Pemilu 14 Februari nanti,” imbuhnya. (dkisp)

Artikel KI Ingatkan Pentingnya Keterbukaan Informasi Jelang Pencoblosan pertama kali tampil pada Independen.

Hal ini diungkapkan di hadapan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Imelda. Dihadiri pula, Sekertaris Daerah Provinsi, H. Suriansyah, pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara.

Penyampaian ini diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

LPPD tersebut menjadi pangkalan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat. Untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh dan pada tingkat pelaksanaan urusan pemerintahan.

Hasil EKPPD menjadi landasan bagi pemerintah pusat dalam memberikan perencanaan, penghargaan, dan penetapan sinkronisasi target pembangunan pusat dan daerah. Lalu, memberikan bimbingan bagi peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah, menciptakan kinerja unggul,” beber Zainal.

Ia mengungkapkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltara naik 1,05 poin dari 71,83 poin pada 2022 menjadi 72,88 poin pada 2023. Angka pengangguran terbuka menurun signifikan dari 4,33 persen (2022) menjadi 4,01 persen (2023). Sedangkan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan penurunan positif sebesar 0,23 persen dari 0,86 persen (2021) menjadi 0,63 persen (2022), angka yang lebih rendah dari rata-rata nasional 2 persen.

Sementara, Indeks Gini (Gini Ratio) juga mencatat penurunan dari 0,285 menjadi 0,27 yang menggambarkan pemerataan pendapatan yang lebih baik. Capaian ini dipengaruhi oleh mayoritas penduduk yang berkontribusi pada sektor padat karya.

“Hal ini berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya. Posisi Kalimantan Utara dengan karakteristik demografis, kewilayahan, dan kapasitas anggaran yang khas diharapkan mendapatkan kategori evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang spesifik,” katanya.

Gubernur Kaltara juga menyatakan LKPj 2022 juga disampaikan tepat waktu dengan tanggapan positif dari DPRD, sesuai peraturan perundang-undangan. Persiapan Pemilu 2024 juga mencatatkan jumlah pemilih tetap sebanyak 504.252 jiwa yang akan memberikan hak suara pada 2.295 TPS tersebar di 55 kecamatan dan 482 desa/kelurahan.

Zainal menambahkan dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, Pemprov Kaltara membentuk desk pilkada provinsi, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai Rp163,77 miliar. Untuk dana signifikan KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan. Kemudian komitmen menjaga netralitas ASN melalui deklarasi dan surat edaran Gubernur Kaltara nomor 100.3.4/4583/BKD/GUB, tanggal 27 Desember 2023.

“Semua pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah Kalimantan Utara untuk memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan sukses,” tegasnya. (dkisp)

Artikel Gubernur Ungkap Keberhasilan Kaltara di Hadapan Dirjen Otda pertama kali tampil pada Independen.

Sesuai rilis dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Iraw Tengakyu 2023 ini menjadi salah satu bagian dari 110 Karisma Event Nusantara (KEN).

Kegiatan yang berlangsung sejak 1 Oktober 2023 ini, menampilkan pekan kebudayaan daerah dan olahraga tradisional serta pawai kebudayaan.

Pada acara puncak Iraw Tengkayu XII ini di tandai dengan penurunan dan pelarungan Padaw Tujuh Dulung Iraw artinya perahu tujuh haluan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara, Bustan yang menutup Iraw Tengkayu XII ini menjelaskan, ini merupakan acara adat yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Suku Tidung yang berdomisili di Kota Tarakan.

“Upacara ini sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih masyarakat Suku Tidung kepada Tuhan atas limpahan hasil laut yang diberikan,” kata Bustan.

Ia menambahkan, Pemprov Kaltara sangat mengapresiasi Pemerintah Kota Tarakan dan seluruh masyarakat Suku Tidung yang telah berupaya melestarikan tradisi ini.

Bustan berharap, diselenggarakannya Iraw Tengkayu ini masyarakat Suku Tidung dapat lebih mengenal dan memahami budayanya sendiri.

“Tentunya kita berharap, Iraw Tengakyu akan selalu menjadi bagian dari KEN tiap tahunnya. Untuk itu tradisi ini harus dikelola dengan baik dan profesional sehingga menjadi magnet wisatawan domestik maupun mancanegara,” pungkasnya.

Selain dihadiri langsung Walikota Tarakan Khairul, turut hadir Inspektur II Kementerian Parekraf Kamal Rimosan, Ketua APEKSI Nasional Arya Bima, unsur Forkopimda, dan para tokoh masyarakat. (dksip)

Artikel Iraw Tengkayu XII Kota Tarakan Masuk Agenda KEN pertama kali tampil pada Independen.

Adapun agenda paripurna, yakni penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Kaltara atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2023. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus.

Gubernur Kaltara mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kaltara yang telah bersama-sama membahas rancangan perubahan tersebut hingga nota kesepakatan ditandatangani.

“Sesuai kesepakatan bersama, baik eksekutif maupun legislatif, akan memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan kewenangannya, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga tahap evaluasi,” ucap Paliwang.

Ia mengatakan disepakatinya Perubahan KUA-PPAS APBD TA 2023, diharapkan dapat membawa perubahan dalam pembangunan, terutama di Kaltara.

“Pemerintah Provinsi Kaltara, bersama seluruh Perangkat Daerah, akan terus berusaha untuk meningkatkan kinerja, pengabdian, dan dedikasi yang tinggi, dengan tujuan mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan,” ujar Gubernur Kaltara.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Pemprov Kaltara, rancangan perubahan KUA-PPAS APBD TA 2023 menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp 3.089.918.044.809, belanja daerah sebesar Rp 3.484.031.981.520, dan pembiayaan daerah sebesar Rp 394.113.936.711.

Rapat ini dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltara, Forkopimda, Asisten dan Staf Ahli Pemprov Kaltara, Kepala OPD Kaltara, Kepala Perangkat Daerah, serta dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan para awak Media. (dkisp)///

Artikel Pemprov Kaltara dan DPRD Sepakati Perubahan KUA-PPAS APBD 2023 pertama kali tampil pada Independen.

Adapun rinciannya, PNS tahun 2020 sebanyak 194 orang, PNS tahun 2022 sebanyak 163 orang, dan PPPK sebanyak 254 orang. Selain itu, untuk PNS tahun 2020 dan 2022 yang diangkat dalam jabatan fungsional sebanyak 296 orang.

PNS dalam jabatan fungsional terdiri dari 5 orang (termasuk 2 orang CPNS dan 3 orang yang melakukan perpindahan jabatan). Terakhir, terdapat 16 PNS yang dikukuhkan dalam jabatan administrasi.

“Atas nama pribadi dan Pemprov Kaltara, saya ingin menyampaikan selamat kepada PNS yang dikukuhkan dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional, serta kepada mereka yang diangkat dan mengambil sumpah/janjinya sebagai PNS, juga kepada 254 PPPK yang menerima SK pengangkatan,” ujar Paliwang.

Diakhir acara, Gubernur Kaltara tak lupa mengingatkan agar seluruh PNS dan PPPK yang telah diambil sumpahnya untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja, dengan selalu bekerja keras, bekerja dengan cerdas dan bekerja dengan ikhlas.

“Mari kita jadikan momentum yang baik ini untuk semakin meneguhkan komitmen dan semangat pengabdian kepada masyarakat Kaltara,” ungkap Paliwang.

Dalam kesempatan yang sama, atas nama Pemprov, Gubernur Kaltara juga menyerahkan santuan kepada keluarga almarhum Yusi Novianto, yang berpulang saat melakukan safari kemerdekaan HUT ke-78 RI bersama rombongan Gubernur Kaltara pada Selasa 15 Agustus 2023.

Selain itu, dilakukan penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Tabungan Negara (Bank BTN) berupa satu unit mobil ambulans kepada Pemprov Kaltara.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bank BTN atas kontribusinya dalam penyerahan satu unit mobil ambulans. Ini adalah contoh yang sangat baik dari sinergi antara badan usaha/perusahaan dan pemerintah untuk memajukan pembangunan di daerah,” tutup Gubernur Kaltara. (dkisp)/////

Artikel Gubernur Kaltara Serahkan SK PPPK dan Kukuhkan Pejabat Fungsional pertama kali tampil pada Independen.

Sebagai informasi, kegiatan ini diinisiasi oleh Komunitas Kaltara di Hati yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara. Penyerahan bantuan ini menjadi bentuk perhatian Gubernur terhadap masyarakat Provinsi Kaltara yang membutuhkan.

“Saya berharap bantuan ini dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan saya yakin bantuan ini tepat sasaran,” kata Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang. Gubernur mengajak masyarakat dapat saling berinteraksi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun Kaltara.

“Marilah kita bersama-sama berintegritas untuk mewujudkan Kaltara yang lebih baik, maju, dan sejahtera,” ajaknya.

Selain itu, Gubernur juga menghadiri undangan dari Komunitas Posyandu Lansia Tarakan untuk bersilaturahmi dan bertatap muka langsung. Sekaligus, beliau memberikan sedikit bantuan berupa minyak goreng dan sabun cuci. (dkisp)

Artikel Gubernur Ajak Masyarakat Membangun Kaltara Maju dan Sejahtera pertama kali tampil pada Independen.

Pertemuan ini fokus membahas Konsep Dasar Gender untuk meningkatkan kesadaran anggota DWP DKISP tentang Kesetaraan Gender. Dimana, Ketua DWP, Rustiningsih, bertindak sebagai Narasumber.

Dalam paparannya, Rustiningsih menjelaskan bahwa konsep gender adalah konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh budaya dan masyarakat. “Gender bukanlah ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh peran, perilaku, dan harapan yang ditempatkan pada individu laki-laki dan perempuan,” kata Rustiningsih.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kesetaraan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan peluang yang sama dalam semua bidang kehidupan. Kesetaraan gender penting untuk diwujudkan karena dapat meningkatkan kualitas hidup laki-laki dan perempuan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

“Kesetaraan gender tidak hanya menguntungkan perempuan, tetapi juga laki-laki. Laki-laki yang hidup dalam lingkungan yang menerapkan kesetaraan gender cenderung lebih menghargai perempuan dan lebih mungkin berbagi tanggung jawab rumah tangga dan pekerjaan,” ujar Rustiningsih.

Pertemuan ini sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota DWP DKISP tentang pentingnya kesetaraan gender. Para anggota DWP DKISP diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang berperan dalam mewujudkan kesetaraan gender.

“DWP DKISP berkomitmen mendukung upaya mewujudkan kesetaraan gender. Kami yakin kesetaraan gender adalah kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera,” tandas Rustiningsih.

Sebagai informasi, pada pertemuan tersebut, anggota DWP DKISP juga berkesempatan untuk berdiskusi dengan narasumber. Mereka mengajukan pertanyaan terkait konsep dasar gender, termasuk strategi untuk mempromosikan kesetaraan gender di keluarga, tempat kerja, dan dalam masyarakat. (dkisp)/

Artikel Pertemuan Rutin DWP DKISP Fokus Pemahaman Dasar Gender pertama kali tampil pada Independen.

Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Bidang Ketenagalistrikan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Abdul Muis, belum lama ini.

“Kita selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan selalu membuka komunikasi dengan pemilik usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri untuk memudahkan pelayanan perizinan di bidang Ketenagalistrikan,” ucap Kabid Ketenagalistrikan, Abdul Muis

Pelaksanaan sosialisasi ini didasarkan pada pasca terbitnya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, lalu Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.

Lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi khususnya di bidang Ketenagalistrikan mengalami perubahan.

Abdul Muis mengungkapkan perubahan kewenangan ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan bidang ketenagalistrikan oleh Pemprov Kaltara melakukan pembinaan, sosialisasi dan tata cara perizinannya.

Dalam meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat, Pemerintah Republik Indonesia telah menyederhanakan izin dan persyaratan izin yang dituangkan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja melalui aplikasi OSS (Online Single Submission).

Ia menegaskan bahwa Dinas ESDM Pemprov Kaltara akan selalu siap melayani konsultasi tentang tata cara perizinan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Baik melalui tatap muka maupun komunikasi jarak jauh mengingat kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara yang luas dan kendala transportasi yang ada.

“Saya berharap kegiatan ini dapat bermanfaat serta mendorong penyelenggaraan perizinan yang sesuai perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Serta dapat meningkatkan kepatuhan pemilik usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri untuk melaksanakan kewajiban yang diamanatkan di dalam perundang-undangan dan peraturan yang berlaku,” pungkasnya. (dkisp)

Artikel Dinas ESDM Sosialisasikan Perizinan Tenaga Listrik pertama kali tampil pada Independen.

Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, menekankan hal tersebut saat menutup Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) MUI Wilayah IV Kaltara Tahun 2023 pada Sabtu, 9 September 2023.

Kegiatan tersebut berlangsung di ruang pertemuan kantor Bupati lantai 5 Nunukan. Rakorda IV MUI Provinsi Kaltara Tahun 2023 mengusung tema “Peran Strategi Ulama Mengawal Pemilu 2024: Bingkai NKRI dan Ukhuwah Islamiyah”.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi terhadap pelaksanaan Rakorda IV MUI Kaltara Tahun 2023 yang berjalan dengan lancar.

“Saya atas nama pribadi dan selaku Gubernur Kaltara mengucapkan selamat atas lancarnya kegiatan ini. Semoga hasil rapat kerjanya dapat dijadikan petunjuk bagi umat maupun pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan,” kata Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang.

Gubernur juga menekankan bahwa para ulama tidak boleh tinggal diam, apalagi bersikap apatis terhadap kondisi dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Ulama diharapkan berdiri paling depan untuk menyuarakan kebenaran dan mencegah kerusakan di masyarakat.

Sebagaimana yang diketahui bersama, tidak lama lagi akan memasuki tahun pilkada dan pemilu serentak tahun 2024. Untuk itu, Gubernur mengajak agar MUI, sebagai organisasi yang mewadahi para ulama di Indonesia, memiliki peran yang strategis dalam memberikan pencerahan dan pembelajaran politik yang sehat dan beretika kepada masyarakat.

“Terkhusus MUI Kaltara dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas,” harap Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang.

Sebagai informasi, turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala FKUB Provinsi Kaltara, Ketua MUI Provinsi Kaltara, jajaran forkopimda Kaltara dan Kabupaten Nunukan, serta perwakilan MUI se-Kaltara. (dkisp)/

Artikel Peran Penting Ulama dalam Memperkokoh Moral pertama kali tampil pada Independen.