Tanjung Selor (BERANDATIMUR) – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR-PERKIM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendukung Program Startegis Nasional diantaranya Kawasan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) dan PLTA Mentarang.
Kepala dinas PUPR Perkim Kaltara Helmi melalui Kepala Bidang Bina Marga, Erni menyatakan bentuk dukungan tersebut dengan membangun infrastruktur jalan sebagai akses penopang dan perekonomian. Selain itu, difokuskan pula pembangunan jalan di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, akses kawasan pertanian dan perikanan, jalan menuju rencana Pelabuhan Manjuaring, penanganan jalan dan jembatan di wilayah perbatasan.
“Beberapa kementerian/lembaga serta dinas sedang dan akan membangun kantor di kawasan KBM Tanjung Selor karena itu perlu kita dukung dengan akses jalan, sehingga nanti akan makin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat jika instansi tersebut sudah berkantor di KBM,” jelasnya.
Pembangunan akses jalan di KBM Tanjung Selor diharapkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru di Kaltara ke depannya. Erni mengungkapkan berdasarkan data tren kemantapan jalan provinsi Kaltara pada 2022 sampai 2023 telah mengalami peningkatan dan hasilnya pun sudah mulai dirasakan oleh masyarakat.
Seperti ring road Nunukan di Desa Binusan, ring road Malinau di Desa Setulang menuju Setarap, jalan Tanah Kuning-Mangkupadi dan beberapa ruas jalan yang rusak parah dan sudah ditangani pada 2023. Seperti akses menuju KIPI di Sajau-Binai yang sudah terhubung dan menjadi akses utama menuju Tanah Kuning maupun sebaliknya.
“Hasil perhitungan yang dipublikasikan masih berpedoman pada SK jalan yang lama, sementara untuk kemantapan jalan tahun 2024 nanti akan berpedoman pada SK jalan baru,” jelasnya.
Erni menyebutkan juga perihal penanganan koridor jalan yang kritis agar tidak terputus melalui pembangunan jembatan di Desa Setarap Kabupaten Malinau, pembangunan box culvert, dan penanganan longsoran di jalan Gunung Selatan Kota Tarakan.
Pemprov Kaltara tengah mengupayakan penanganan jalan provinsi melalui sumber pembiayaan lain untuk mendapatkan alokasi sebesar Rp90 miliar melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk penanganan jalan di wilayah Krayan dan Tarakan.
Hal itu kemudian ditindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Deputi Bidang Sarana Dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 001/D.6/02/2024 dan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 39/KPTS/Db/2024 tentang Daftar Proyek Prioritas Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Tahun Anggaran 2024.
“Penanganan jalan provinsi tentu dilakukan secara bertahap karena APBD kita juga terbatas, namun pemerintah berupaya agar secara konsisten dapat mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas,” bebernya. Dimana pandemi Covid-19 berdampak terhadap pembangunan sehingga pada 2022 pasca adanya kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara perlahan anggaran untuk infrastruktur kembali menggeliat membangun di Kaltara.
“Kami optimis ada kenaikan capaian kinerja jalan yang cukup baik pada tahun 2024 mengingat cakupan jalan provinsi yang tertangani tahun ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya,” tuntasnya. (dkisp)
