Oleh: Muhammad Rusman, SPd
Ratusan kepala daerah terpilih hasil pemilihan 2024 akan dilantik secara serentak oleh Presiden RI Prabowo Subianto secara serentak di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang berlangsung pada Kamis, 20 Pebruari 2025. Salah satu kepala daerah yang akan dilantik adalah Bupati-Wakil Bupati Nunukan terpilih H Irwan Sabri-Hermanus, untuk periode pemerintahan 2025-2030.
Demi kelancaran pelaksanaan pelantikan tersebut, seluruh kepala daerah mengikuti gladi kotor dan gladi bersih di Lapangan Monas Jakarta. Usai pelantikan Bupati-Wakil Bupati Nunukan ini, masyarakat pun menaruh harapan besar adanya peningkatan signifikan untuk lima tahun ke depan.
Optimisme inipun sangat beralasan, karena pasangan ini dianggap mampu membawa “energi baru” dan harapan besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesuksesan pembangunan di wilayah perbatasan dengan Malaysia ini.
Seiring dengan optimisme itu, keyakinan masyarakat ditandai dengan semangat perubahan yang diusung Irwan Sabri-Hermanus sejak awal masa kampanye Pilkada serentak 2024 tertuang dalam program kerja unggulannya. Secara keseluruhan dianggap sangat pro rakyat terutama pembuatan jalan tani sepanjang 100 kilo meter dan pengadaan pakaian sekolah gratis.
Sebab semangat perubahan ini sudah diidam-idamkan masyarakat Kabupaten Nunukan sejak puluhan tahun, maka kehadiran Irwan Sabri-Hermanus sebagai pemimpin baru menjadi ekspektasi besar untuk mengobati kerinduan menuju masa keemasan khususnya peningkatan perekonomian dan pembangunan yang merata.
Harapan besar pun disampaikan sejumlah kalangan masyarakat, agar program kerja unggulan tersebut benar-benar dapat dijalankan secara maksimal. Sebab, kedua sosok pemimpin masa depan baru Kabupaten Nunukan ini punya kapabilitas dan kapasitas yang mumpuni.
Bahkan masyarakat pun berkeinginan, Bupati Nunukan H Irwan Sabri memperhatikan pula kebutuhan dasar pada sektor kesehatan yang masih menjadi persoalan serius selama ini. Masalah kesehatan di Kabupaten Nunukan masih menjadi “momok” yang belum terselesaikan khususnya pemilik kartu BPJS.
Masyarakat pun menaruh ekspektasi besar kepada Bupati Nunukan yang baru ini agar terselesaikan dengan membuat kebijakan yang mudah dilakukan yakni penggunaan KTP (tidak terpaku pada kartu BPJS) sebagai syarat untuk mendapatkan layanan kesehatan secara nasional.
Sebagaimana diketahui, penggunaan kartu BPJS di daerah itu masih seringkali menyebabkan kontroversi sehingga masyarakat tidak mendapatkan layanan kesehatan. Sehubungan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum sepenuhnya bisa memenuhi ketentuan yang diberlakukan oleh BPJS karena terkendala kondisi geografis wilayah.
Khusus pada sektor ekonomi, pemerintahan Bupati-Wakil Bupati Nunukan yang baru ini segera tancap gas mengingat langsung berhadapan dengan perayaan bulan suci Ramadhan 1446 H, dimana daya beli masyarakat muslim akan meningkat tajam.
Tentunya, harus dibarengi dengan ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan selama sebulan hingga Idul Fitri 1446 H nanti. (*)
