Jakarta (BERANDATIMUR) – Pemerintah Indonesia disebut-sebut bakal “menjual” data pribadi warga negara kepada perusahaan di Amerika Serikat untuk dikelola. Kesepakatan mengenai data pribadi ini termaktub dalam kerangka perjanjian dagang resiprokal Indonesia-AS yang diumumkan Gedung Putih, Selasa 22 Juli 2025.
Pemerintah Indonesia akan memberi kepastian mengirinmkan data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat. Sebagaimana perusahaan- perusahaan teknologi AS sejak lama menginginkan reformasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan data pribadi di luar negeri dan menjamin perlindungan data pribadi yang sesuai hukum Indonesia.
Namun Pemerintah Indonesia menegaskan, kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat semata-mata untuk mendukung aktivitas perdagangan barang dan jasa tertentu.
Berkaitan dengan hal ini, Kepala Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi membantah kesepakatan tersebut mencakup data pribadi masyarakat Indonesia.
la menegaskan, Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang hanya mengizinkan pertukaran data dengan negara yang mampu menjamin perlindungan setara atau lebih tinggi. “Kita hanya bertukar data berdasarkan UU PDP kepada negara yang diakui bisa melindungi dan menjamin data pribadi. Itu juga kita lakukan dengan Uni Eropa dan negara lain,” ujarnya.
Tujuan pertukaran data pribadi warga ini, semua komersial. “Bukan untuk data kita dikelola oleh orang lain, dan bukan pula kita kelola data orang lain,” ujar Hasan Nasbi menanggapi pernyataan resmi Gedung Putih soal komitmen digital dalam kesepakatan negara di Istana Kepresidenan, Rabu malam, 23 Juli 2025 sebagiamana dikutip dari Antara. (*)
