Salah satu parpol yang membuka penjaringan bakal calon Bupati-Wakil Bupati Nunukan adalah Partai Demokrat. Sekadar diketahui, partai berlambang mercy ini meraih empat kursi di DPRD Nunukan pada Pemilu 2024.

Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nunukan, Andi Mariyati kepada awak media ini menjelaskan, sesuai hasil penjaringan kandidat sebanyak lima figur yang mendaftarkan diri diantaranya H Andi Akbar (suami Bupati Nunukan sekarang) , H Basri (mantan Bupati Nunukan periode 2011-2016).

Dari lima kandidat yang mengambil formulir hanya satu kader Partai Demokrat yakni Marli Kamis (anggota DPRD Kaltara periode 2019-2024 dari Partai Demokrat), sebut Andi Mariyati saat ditemui di sela-sela rapat pleno terbuka penetapan caleg terpilih hasil Pemilu 2024 oleh KPU Nunukan pada Kamis sore, 2 Mei 2024.

Apa syarat utama bakal calon Bupati-Wakil Bupati Nunukan yang akan diusung Partai Demokrat? Andi Mariyati menyatakan memprioritaskan kader sendiri. Namun, sebelum menentukan kandidat yang akan diajukan ke DPP Partai Demokrat untuk direkomendasikan terlebih dilakukan survei internal.

“Kita prioritaskan kader sendiri tapi terlebih dahulu dilakukan survei,” ujar dia. Survei internal rencananya akan diselenggarakan pada pekan depan untuk menentukan bakal calon Bupati Nunukan yang akan diajukan ke DPP (Partai Demokrat).

Bagaimana peluang kandidat lain di luar kader apabila Marli Kamis tidak memenuhi kriteria berdasarkan hasil survei? Apakah memprioritaskan mengajukan ke DPP bagi dua mantan kader Partai Demokrat yakni H Basri maupun H Irwan Sabri, selaku mantan kader Partai Demokrat untuk diusung?

Ketua DPC Partai Demokrat Nunukan ini mengatakan, tetap akan mengacu pada hasil survei nantinya. Mengenai peluang kandidat calon Bupati Nunukan H Basri sendiri, karena istrinya pernah menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nunukan.

Andi Mariyati hanya menjawab bahwa H Basri tetap menjadi kerabat selaku mantan kader partai ini. “Pak Basri tetap kerabat kami di Partai Demokrat. Memang pernah menjadi kader (sewaktu menjabat Bupati Nunukan). Tapi penentuan kandidat yang akan diusung tetap mengacu pada hasil survei nanti,” ucap dia.

Mengenai Marli Kamis sendiri, dia menyatakan, belum mengetahui secara pasti apakah mendaftar sebagai bakal calon Bupati atau Wakil Bupati. “Kalau pak Marli (Kamis) belum tau apakah calon bupati atau calon wakil bupati,” kata dia. (Redaksi)

Artikel Demokrat Prioritaskan Usung Kader di Pilkada Nunukan pertama kali tampil pada Independen.

Namun, Lurah Nunukan Barat menegaskan, tidak tahu menahu soal persepsi masyarakat terhadap narasi dalam rekaman suara yang mengaitkan dengan politik. Pada itinya, kata dia, hanya fokus pada data warga penerima bansos sembako yang diminta oleh Bupati Nunukan tersebut.

“Saya tidak tahu menahu soal rekaman suara kalau ada yang mempersepsikan ke arah politik. Saya sebagai lurah di sini hanya ingat narasi yang berkaitan dengan data warga penerima bansos saja,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Selasa, 30 April 2024.

Namun dia mengaku, pemilik suara dalam rekaman itu adalah Bupati Nunukan (Hj Asmin Laura Hafid) yang disampaikan langsung kepadanya pada awal Maret 2024. “Saya terima rekaman suara itu pada pertengahan bulan Maret (2024) ke bawah. Yang jelasnya bukan akhir bulan (Maret 2024),” ujar dia.

Setelah menerima perintah secara langsung dari Bupati Nunukan, Zuljiansyah pun mengaku langsung menghubungi Ketua Forum RT se Kelurahan Nunukan Barat agar disampaikan kepada Ketua RT lainnya termasuk empat RT di Sebakis. Untuk menyetorkan data warga penerima bansos untuk diteruskan kepada Dinas Sosial Kabupaten Nunukan.

Ketika ditanyakan maksud dari rekaman suara yang menyebutkan “Ketua RT dikita”, Lurah Nunukan Barat ini tidak mau mengomentarinya terlalu jauh dengan alasan menghindari persepsi yang negatif dari masyarakat. Ia mengatakan, setiap orang memiliki persepsi masing-masing namun pihaknya tidak mau menanggapinya.

Begitu juga dengan adanya nama institusi kepolisian yang sebutkan dalam rekaman, dia pun meminta agar menanyakan langsung kepada lembaga itu. Sebab, lanjut Zuljiansyah, mengenai viralnya rekaman suara itu sempat mengagetkan karena mendapatkan telepon dari sejumlah pihak termasuk aparat kepolisian Polres Nunukan.

“Saya kaget juga tiba-tiba ditelepon banyak orang termasuk wartawan dan aparat kepolisian. Pada malam itu kalau tidak salah malam Jumat, saya langsung dipanggil ke Polres Nunukan untuk mengklarifikasi soal rekaman suara itu,” terang Lurah Nunukan Barat ini.

Perihal suara dalam rekaman yang menyinggung soal data yang diminta dari Ketua RT agar disetor bulan depan, banyak yang mempersepsikan berkaitan dengan pelaksanaan pilkada serentak 2024. Dimana, suami Bupati Nunukan menjadi salah satu kandidat Calon Bupati Nunukan yang bakal ikut bertarung nantinya.

Mengutip unggahan netizen bernama Hamseng yang menanggapi “voice note” dalam akun media sosialnya pada Senin, 29 April 2024 atau 13 jam sebelumnya bahwa Bupati Nunukan telah dimintai klarifikasi oleh aparat kepolisian di rumah pribadinya pada Kamis, 25 April 2024.

Hamseng menulis, Bupati Nunukan mengakui suara dalam rekaman yang viral yang ditujukan kepada Lurah Nunukan Barat itu adalah suaranya. Alasan Bupati Nunukan kepada aparat kepolisian, perintah pengumpulan data warga lengkap dengan NIK dan nomor telepon untuk mengetahui jumlah penerima bansos sebelum disalurkan pada Selasa, 26 Maret 2024.

Mengenai ucapan SMS BOM bekerja sama dengan kepolisian tanpa menyebut nama Polresnya, Bupati Nunukan berdalih bahwa pernyataan itu keluar secara frontal atau spontan dari mulutnya karena menilai polisi sangat dekat dengan masyarakat sehingga mudah dalam penggalangan keamanan dalam pembagian bansos.

“Kalimat SMS BOOM itu hanya mengada-ada. sekedar menakut-nakuti lurah agar cepat mengumpulkan data dan Bupati Nunukan meminta maaf kalau rekaman dimaksud mempengaruhi hubungannya dengan kapolres,” tulis Hamseng yang juga pendiri dan pembina Yayasan Nunukan Heersen Juctice ini.

Berdasarkan analisa pribadinya sekaitan dengan klarifikasi Bupati Nunukan kepada aparat kepolisian, Hamseng dalam unggahannya menyimpulkan, apa yang disampaikan oleh Bupati Nunukan secara akal sehat sangat tidak masuk akal dan tidak beralasan.

Hamseng juga meminta, kasus ini ditangani langsung minimal Polda Kaltara untuk menjamin obyekltifitas atas permasalahannya.

Pendiri Yayasan Nunukan Heersen Juctice yang beralamat di Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan ini mengatakan, voice note Bupati Nunukan yang viral itu sulit ditafsirkan lain bahwa tidak ada kaitannya dengan politik khususnya menjelang pilkada 2024.

“Sulit ditafsirkan lain jika dicermati seluruh isi dari voice note tersebut,” sebut Hamseng. (redaksi)

Artikel Praktisi: Voice Note Bupati Nunukan Sulit Ditafsirkan tak Berkaitan Pilkada 2024 pertama kali tampil pada Independen.

Tanjung Selor (BERANDATIMUR) – Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan dimulai Mei 2024, maka sejumlah partai politik mulai membuka pendaftaran bakal calon. Salah satu bakal calon yang mendaftar adalah Ingkong Ala, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kaltara yang juga kini masih menjabat Wakil Bupati Bulungan.

Niat Ingkong Ala mendaftarkan diri untuk bertarung pada pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Kaltara. Mengenai posisi yang digadang-gadang adalah Calon Wakil Gubernur Kaltara dengan mendaftarkan diri di PDI Perjuangan Kaltara di Tanjung Selor pada Jumat, 19 April 2024 melalui sejumlah relawannya.

Relawan Ingkong ini mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Kalimantan Utara di Jalan Gapensi, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Koordinator Relawan Teman Ingkong, Tasa Gung mengatakan, kedatangannya bersama relawan itu untuk mengambil formulir penjaringan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara untuk mendapatkan rekomendasi PDIP sebagai pasangan calon yang diusung pada pilkada serentak Nopember 2024 nanti.

“Ini atas inisiatif teman-teman relawan, mengambil formulir pendaftaran untuk pak Ingkong Ala sebagai bakal calon wakil gubernur (bacawagub) Kaltara periode 2024-2029,” kata Tasa Gung.

“PDI-P ini baru partai yang pertama kita kunjungi, dalam waktu dekat kita juga akan daftarkan beliau di partai lainnya sebagai bakal Calon Wakil Gubernur,” lanjut Tasa Gung yang juga menjabat anggota DPRD Bulungan.

Menurutnya, Ingkong Ala yang saat ini masih menjabat Wakil Bupati Bulungan dua periode itu layak untuk diusung pada kontestasi Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Kaltara 2024. “Karier politik pak Ingkong juga sangat diperhitungkan, beliau pernah raih suara terbanyak pada pileg 2014 lalu dan tercatat pernah menjabat wakil ketua DPRD Kaltara,” jelasnya.

Selain nasionalis, lanjutnya, Ingkong Ala memiliki dukungan basis massa diperbatasan hingga diperkotaan yang ada di Kaltara. “Terkait siapa yang akan berpasangan dengan pak Ingkong itu mengalir saja, kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Apalagi, beliau ketua partai dan punya insting politik yang mumpuni,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD PDIP Kaltara, Albertus Stefanus Marianus Baya mengatakan, saat ini tercatat dua bakal calon gubernur telah mendaftar di partainya melalui DPC Kota Tarakan yakni Brigjen Sulaiman dan Hasan Basri. “Untuk yang daftar Cawagub baru satu nama yakni Ingkong Ala yang baru mengambil formulir hari ini, jadi sudah ada tiga yang mendaftar di gelombang pertama ini,” ujar Albertus.

Ia menambahkan, pihaknya juga membuka peluang untuk calon dari internal (kader) partai Kader. “DPD Partai akan melakukan fit proper test dan mendalami figur/tokoh yang sudah mendaftar baik di DPC maupun DPD untuk mengetahui peta kekuatan masing-masing figur. Selain itu, PDI-P Kaltara juga membuka diri untuk berkoalisi dengan partai lain di Pilkada 2024,” pungkasnya. (Redaksi)

Artikel Ingkong Ala Daftar Bakal Cawagub Kaltara di PDIP pertama kali tampil pada Independen.

Kandidat pertama yang dikunjungi adalah mantan Bupati Nunukan periode 2011-2016, Drs H Basri di kediamannya pada Senin malam, 11 Desember 2023. Perbincangan yang berlangsung selama tiga jam itu berlangsung cair dan hangat.

Mantan Bupati Nunukan ini menceritakan niatnya untuk ikut berkontestasi pada Pilkada Serentak Bupati-Wakil Bupati Nunukan pada 2024, jika Allah SWT merestuinya. Walaupun partai politik yang bakal dikendarainya masih dalam tahap penjajakan.

Ia menyatakan, niatnya untuk maju kembali pada Pilkada 2024 di Kabupaten Nunukan semata-mata keinginannya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat di wilayah perbatasan RI-Malaysia ini. Sebagaimana yang telah dilakukannya pada periode 2011-2016 lalu.

Basri pernah menjabat Komandan Kodim 0911 Kabupaten Nunukan sebelum memilih bertarung di Pilkada Nunukan 2011 yang berhasil dimenanginya berpasangan dengan Asmah Gani (alm). Namun pada Pilkada 2016, dikalahkan oleh pasangan Asmin Laura Hafid-Faridil Murad.

Mantan Bupati Nunukan ini menyatakan, ada beberapa partai politik yang berpeluang digunakan sebagai kendaraannya pada Pilkada serentak 2024. Hanya saja, lanjut dia, masih sebatas penjajakan terhadap parpol yang punya kursi di DPRD Nunukan hasil pemilu 2019.

Bahkan dia mengajak partai politik skala kecil dan baru ikut Pemilu 2024 agar bergabung berjuang bersama-sama mewujudkan niatnya untuk pemerintahan Kabupaten Nunukan berikutnya. Salah satunya Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

“Saya harapkan teman-teman dari partai-partai kecil yang belum ada wakilnya di dewan dan partai yang baru ikut pemilu 2024 ini supaya bergabung untuk bersama-sama berjuang membangun Kabupaten Nunukan,” harap dia.

Ia mengaku, telah banyak bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat lainnya. Mengaku telah banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat perihal kondisi Kabupaten Nunukan yang tidak mengalami kemajuan sedikitpun.

“Kita banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat soal tidak ada kemajuan di Kabupaten Nunukan akhir-akhir ini,” ungkap Basri.

Mengenai ajakan mantan Bupati Nunukan agar bersama-sama berjuang membangun Kabupaten Nunukan untuk lima tahun ke depan, Ketua Pimpinan Cabang PKN kabupaten Nunukan, Muhammad Rusman menilai hal itu wajar saja dalam persepsi politik.

Setiap partai politik tentunya memiliki tujuan untuk membangun daerah dengan ikut serta mengusung atau mendukung salah satu pasangan calon Bupati-Wakil Bupati atau Gubernur-Wakil Gubernur di Pilkada serentak 2024 nanti.

Ajakan mantan Bupati Nunukan itupun dinilai Rusman, sangat realistis dan akan menjadi pertimbangan dalam mengusung atau mendukung salah satu pasangan calon nantinya. Menyinggung soal sosok H Basri, Rusman menyatakan sangat tepat untuk memimpin kembali pemerintahan di Kabupaten Nunukan berhubung pernah dan punya pengalaman menjadi eksekutif.

Namun, lanjut Rusman, PKN akan mengusung pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Nunukan pada Pilkada serentak 2024 yang benar-benar punya komitmen yang tinggi terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana hasil dari pergerakan PKN sejak Agustus 2023 dengan “Menyapa Masyarakat”, telah banyak mendapatkan aspirasi atau masukan dari masyarakat menengah ke bawah berkaitan dengan keluh kesah kondisi perekonomian.

Termasuk ada beberapa askes jalan yang tidak mendapatkan perhatian dari Pemkab Nunukan selama ini, padahal sangat dibutuhkan perbaikan. Keluh kesah masyarakat inilah, menjadi salah satu poin yang dibicarakan bersama dengan kandidat calon Bupati Nunukan tersebut, ungkap Rusman yang juga seorang wartawan ini.

Rusman menambahkan, silaturahmi politik yang dilakukan PKN Cabang Nunukan bukan hanya pada satu kandidat saja. Tetapi kemungkinan besar akan dilakukan hal yang sama dengan kandidat calon bupati lainnya apabila diberikan ruang komunikasi. Tentunya dalam rangka membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan langkah kongkrit yang dapat dan bakal bisa dilakukan ke depannya demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Nunukan yang tersebar pada 21 kecamatan.

Informasi yang mulai berhembus, ada lima nama yang mulai dihembuskan untuk berpeluang maju di Pilkada Serentak Kabupaten Nunukan pada 2024. Yakni Andi Muhammad Akbar (suani Bupati Nunukan sekarang) dan juga Wakil ketua DPRD Kaltara, H Irwan (mantan Wakil Ketua DPRD Nunukan), Kahar Ali (tokoh masyarakat Kabupaten Nunukan berdomisili di Jakarta), Andi Mulyono (Ketua KNPI Kaltara) dan H Basri (mantan Bupati Nunukan periode 2011-2016).  (Redaksi)

Artikel PKN Nunukan Mulai Menjalin Komunikasi Dengan Kandidat Bakal Calon Bupati pertama kali tampil pada Independen.

La Tinro La Tunrung kini duduk di Senayan selaku anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini, satu partai dengan Gubernur Kaltara saat ini Zainal A Paliwang.

Jika benar, La Tinro membidik kursi Gubernur Kaltara pada Pilkada 2024, bagaimana nasib Zainal A Paliwang. Sebab tidak mungkin satu partai politik dipakai dua calon gubernur.

Sementara La Tinro mengaku mendapat dorongan dari Partai Gerindra untuk maju bertarung di Pilgub Kaltara. Dorongan itu datang sejak Pilgub Kaltara 2020 lalu, terang dia dikutip dari Tribun Makassar pada Kamis, 6 April 2023.

Ia mengatakan siap maju mencalonkan diri sebagai Gubernur Kaltara pada Pilkada 2024 apabila ditugaskan partainya

“Insya Allah, saya siap maju mencalonkan diri calon Gubernur Kaltara 2024 kalau ditugaskan partai,” kata dia.

Sebab lanjut dia, dorongan untuk bertarung di Pilkada Kaltara sejal 2020. Namun ditolak dengan alasan tidak mau mengingkari janji pada konstituennya yang memilihnya pada Pemilu 2019.

“Sejak Pilkada 2020, Gerindra sejatinya ingin menugaskan saya maju calon Gubernur Kaltara. Tapi saya menolak karena ingin fokus menyelesaikan tugas di DPR RI,” ujar La Tinro pada Rabu, 5 April 2023.

Pada Pemilu 2019, La Tinro memperoleh 51.187 suara dari daerah pemilihannya di Sulsel sehingga berhasil melenggang ke Senayan.

Oleh karena itu, dia memastikan, tidak ada lagi pertimbangan lain untuk menolak jika ditugaskan Partai Gerindra ikut bertarung pada pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kaltara 2024.

La Tinro mengungkapkan dorongan untuk maju pada Pilgub Kaltara sampai sekarang masih kencang.

Ia menceritakan sebelum Pilgub Kaltara 2020 banyak baliho bergambar dirinya yang terpasang di daerah ini tanpa sepengetahuannya.

“Masyarakat dan beberapa keluarga waktu itu mendorong saya mencalonkan diri di Pilgub Kaltara. Mereka bilang survei saya bagus. Tapi saya berpikir, baru-baru selesai perjuangan di pemilu, masa maju lagi Pilgub Kaltara, bagaimana mempertanggungjawabkan 51.187 warga Sulsel yang memilih saya ke DPR RI,” sebut La Tinro.

“Waktu itu banyak parpol di sana langsung pasang baliho bergambar foto saya. Itu bukan saya yang usulkan, tetapi mereka yang bikin sendiri dan pasang foto saya,” ujar La Tinro.

Menurut dia, Provinsi Kalimantan Utara punya potensi yang bagus pada sektor perikanan dan kelautan khususnya rumput laut.

Ia pun menyatakan telah menyiapkan sejumlah gagasan dan program untuk Kaltara jika memenangkan PIlgub Kaltara 2024 mendatang.

“Kaltara itu kan berbasis sungai dan laut yang bebas, saya kagum dengan itu. Potensi yang kedua adalah tambang juga belum ada,” katanya.

“Dan yang paling berpotensi untuk dikelola adalah hasil-hasil laut, misalnya udang, mereka juga punya rumput laut,” ujar La Tinro.(*)

Editor: M Rusman

Artikel Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Incar Kursi Panas Kaltara, Bagaimana Nasib Zainal Paliwang? pertama kali tampil pada Independen.

Menyongsong pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada Nopember 2024, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) selaku partai politik peserta Pemilu 2024 yang baru dengan nomor urut “9” mengharapkan kandidat calon kepala daerah (cakada) benar-benar yang berkompeten dan memiliki manajerial pemerintahan.

Sekadar diketahui, aroma-aroma nama kandidat yang ingin bertarung di Pilkada Serentak 2024 mulai menyeruak dan telah melakukan manuver untuk merangsang simpati masyarakat. Seiring dengan semakin dekatnya Pemilu 2024 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta DPD RI, DPR RI dan DPRD Provinsi, kabupaten/kota.

Suasana perpolitikan di beranda NKRI yang mulai “memanas” ini, Ketua Pimpinan Cabang PKN Kabupaten Nunukan, M Rusman mulai menyikapi dengan ikut bersuara.  Pada Rabu, 29 Maret 2023, dia mengatakan, pertarungan di pilkada 2024 di Kabupaten Nunukan terkesan masih sebatas pada tataran menjaga gengsi masing-masing kelompok yang berkeinginan ikut bertarung.

Perlu diketahui, pada Pilkada serentak 2024 ini tidak ada bakal calon incumbent sehingga sosok-sosok yang ingin bertarung mulai mempersiapkan sayapnya untuk dikepakkan pada waktunya nanti. Namun, PKN Cabang Kabupaten Nunukan berkeinginan adanya calon alternatif dari kelompok yang “menguasai” perpolitikan selama ini.

Dalam artian, Kabupaten Nunukan membutuhkan calom pemimpin yang punya kompetensi dan kapabilitas dengan kemampuan dan komitmennya menyatukan semua elemen yang majemuk ini.

PKN sendiri, kara Rusman, senantiasa mengedepankan anti SARA (suku, agama dan ras) dengan tetap mengakomodir bakal calon bupati (cabup) tanpa memandang asal usul atau etnis. Artinya, wajah yang benar–benar lebih baik.

Sementara dari berbagai informasi yang dihimpun, kandidat-kandidat yang berhasrat maju di Pilkada Serentak Kabupaten Nunukan pada Nopember 2024 hampir pasti didominasi wajah-wajah dari kelompok lama. “Wajah baru tapi stok lama,” ujar Rusman yang dikenal jurnalis ini.

Untuk itu, sambung Rusman, PKN Cabang Nunukan terus mencari sosok potensial untuk diusung pada Pilkada Serentak 2024 sebagai calon bupati dan wakil bupati. Tentunya, sosok yang punya komitmen menjaga sistim gotong royong dan kebersamaan yang ditopang dengan kompetensi dan kapabilitas.

Selain sebagai beranda NKRI, lanjut dia, Kabupaten Nunukan juga memiliki populasi penduduk yang sangat majemuk. Boleh dikata miniatur Indonesia, karena semua etnis berada di daerah ini. Jika, pemimpinnya tidak punya kompetensi dan kapabiltas maka sangat sulit untuk membangun daerahnya secara merata.

Apalagi, jika pemimpinnya menganut paham “siapa kamu siapa anda”. Padahal seorang pemimpin harus punya wawasan pemersatu. Sebab Kabupaten Nunukan juga dipisahkan oleh lautan sehingga terbagi menjadi tiga pulau besar.

“Kemungkinan tidak ada calon bupati yang benar-benar wajah baru. Artinya bukan dari kelompok lama yang sudah bertarung selama ini. Masih stok lama walaupun wajah baru,” ujar dia.

Menuju Kabupaten Nunukan yang berkeadilan sosial, PKN Cabang Kabupaten Nunukan mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama memperjuangkan calon kepala daerah dari sosok yang benar-benar wajah baru yang kompeten.

“Jangan memilih calon bupati-wakil bupati karena finansialnya, gunakan rasionalitas pikiran untuk semua bukan memikirkan diri sendiri dan keluarganya. Tapi pilihlah pemimpin yang mau menerjemahkan keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab,” harap Rusman.

“Kami di PKN Nunukan punya keinginan untuk mengusung calon kepala daerah yang benar-benar wajah baru. Bukan wajah baru tapi stok lama,” tegas Rusman.

Rusman menegaskan PKN Kabupaten Nunukan punya prinsip dalam menjalankan kerja-kerja politik sesuai visi misi partai. Termasuk dalam menentukan calon kepala daerah nantinya.

Mengajak masyarakat tidak berpikir dan memiliki prinsip “berapa uangmu” tapi carilah pemimpin dengan mengatakan apa kemampuanmu. Nah, inilah yang dnamakan pemimpin yang punya kompetensi dan tidak membedakan suku, agama dan ras.

PKN Cabang Nunukan terus menggaungkan, pencalonan kepala daerah seyogyanya mengedepankan proporsionalitas, kompetensi dan kemampuan manajerial pemerintahan.

Upaya ini sangat beralasan, sebut Rusman, karena letak geografis dan kemajemukan populasi penduduk Kabupaten Nunukan tersebut.

“Kami di PKN Nunukan dalam menilai kandidat calon kepala daerah tidak menganut prinsip siapa dia. Tapi kami lebih mengutamakan prinsip bagaimana calon tersebut,” beber Ketua Pimcab PKN Kabupaten Nunukan ini.

Ia berharap, satu tahun lebih ke depan ada figur bakal calon kepala daerah yang benar-benar wajah baru sebagaimana harapan dari partai besutan loyalis Anas Urbaningrum ini. (***)

Artikel Nunukan Sebagai Beranda NKRI, PKN Tegaskan Butuh Pemimpin Kompeten dan Kapabel pertama kali tampil pada Independen.

Namun, aroma perpolitikan terkait dengan calon bupati di wilayah perbatasan RI-Malaysia sudah mulai berhembus. Bahkan salah seorang kandidat calon bupati yakni Andi Akbar Djuarsah (suami dari Asmin Laura Bupati Nunukan sekarang) sudah terang-terangan menyatakan diri siap maju di pilkada 2024.

Selain itu nama lain yang mulai dihembuskan bakal maju juga adalah Basri, mantan Bupati Nunukan periode 2011-2016.

Basri juga mulai memperkenalkan diri kepada masyarakat dibantu oleh loyalisnya.

Namun Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) selaku partai yang baru pertama kali menjadi peserta pemilu pada 2024 mulai ancang-ancang untuk mengusung bakal calon bupati alternatif.

Ketua Pimpinan Cabang (Pimcab) PKN Kabupaten Nunukan, Muh Rusman pada Minggu, 19 Maret 2023 menilai H Irwan Sabri adalah figur yang lebih layak dan mumpuni untuk memimpin daerah ini ke depannya.

Sosok ini juga punya pengalaman politik yang kuat dimana dua kali sukses menjadi legislator dan pernah bertarung pada pilkada Kaltara pada 2020 sebagai calon Wakil Gubernur.

Pada pilkada 2020, H Irwan Sabri punya perolehan suara di Kabupaten Nunukan yang cukup besar.

Rusman menyatakan, meskipun tidak berhasil memenangkan pilkada Kaltara tetapi memiliki dukungan yang sangat besar di Kabupaten Nunukan. Mengaca dari pertarungan politik H Irwan Sabri ini, tentunya menjadi modal kuat untuk bertarung pada pilkada serentak 2024.

“Kita tidak bisa pungkiri, sosok H Irwan Sabri punya modal politik yang cukup kuat. Makanya punya kans untuk bertarung dan memenangkan pertarungan di pilkada untuk memimpin Kabupaten Nunukan untuk periode lima tahun ke depan,” terang Rusman.

Meskipun demikian, Ketua Pimcab PKN Nunukan, tidak menyepelekan kandidat calon bupati lain yang ingin bertarung pada pilkada 2024.

Semuanya punya peluang, tetapi aura untuk memperebutkan tahta dan memimpin Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan sudah dimiliki H Irwan Sabri.

“H Irwan Sabri punya kharisma dan modal politik yang sudah tidak diragukan lagi,” kata Rusman.

Ia menambahkan, meskipun sosok H Irwan Sabri ini sudah mengantongi modal politik yang mumpuni. Tetapi bisa mengabaikan figur calon Wakil Bupati yang akan mendampinginya.

Figur calon Wabup yang dipilih sebagai pasangan tentunya figur yang punya tipikal dan bisa saling mengisi serta punya basis massa yang militan.

Pada intinya Pimcab PKN Nunukan sendiri, menginginkan calon bupati alternatif di luar dari sosok yang sudah berhembus di tengah-tengah masyarakat tersebut.

Pimcab PKN Nunukan akan terus mendorong agar H Irwan Sabri mulai memantapkan persiapan dan pikiran maju di pilkada Bupati-Wakil Bupati pada 2024. Sambil menunggu hasil Pemilu 2024. (***)

Artikel PKN Nunukan Dorong Irwan Sabri Maju di Pilkada 2024 pertama kali tampil pada Independen.