Pelemahan tajam ini mengingatkan krisis moneter pada yang terjadi pada 1997/1998.  Dilansir dari Refinitiv, rupiah terpantau ditutup di angka Rp16.215/US$ pada 17 April 2024. Sedangkan secara intra-day, rupiah sempat mencatatkan pelemahan hingga ke level Rp16.265/US$ di hari tersebut.

Sebagaimana dilansir dari CNBC Indonesia pada Jumat, 19 April 2024, mata uang Garuda mengalami anjlok hingga beberapa kali, termasuk pada periode-periode krisis seperti pandemi Covid-19 dan Krisis 1998.

Mata uang rupiah memiliki sejarah kelam pada 1997/1998m berawal dari krisis mata uang sejumlah negara di Asia seperti Thailand.

Kebijakan tersebut membuat banyak perusahaan menjadi gagal bayar karena nilai mata uang yang melemah. Hingga krisis ini menjalar ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia dimana dengan cepat menggoyang perekonomian nasional yang fondasi ekonominya rapuh. Akibat sistem perbankan yang buruk serta besarnya utang dalam dollar AS.

Krisis menjatuhkan nilai tukar rupiah dari Rp4.650/US$ pada akhir 1997 menjadi Rp7.300/US$ pada akhir November 1998. Bahkan rupiah di pertengahan 1998, sempat anjlok hingga ke level Rp16.800/US$.

Dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Maret 1999 yang ditulis oleh Lepi T. Tarmidi, dijelaskan bahwa konsekuensi dari krisis moneter ini yakni Bank Indonesia (BI) pada 14 Agustus 1997 terpaksa membebaskan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing khususnya dollar AS, dan membiarkannya berfluktuasi secara bebas (free floating) menggantikan sistim managed floating yang dianut pemerintah sejak devaluasi Oktober 1978.

Oleh karena karena itu, BI tidak lagi melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menopang nilai tukar rupiah, sehingga nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar semata. Tidak hanya terhadap dolar AS, tetapi rupiah juga terpantau ambles terhadap mata uang pound sterling Inggris, dolar Australia, ringgit Malaysia, gulden Belanda, dan dolar Hong Kong. Harga emas dunia juga mengalami lonjakan yang signifikan dari Rp40.000 per gram pada akhir 1997 menjadi Rp73.125 per gram pada November 1998.

Krisis ini juga membuat inflasi Indonesia melonjak hingga 77,63% di akhir 1998 sementara ekonomi terkontraksi lebih dari 13,7%. Selain itu, krisis ini juga diwarnai dengan rush atau pengambilan uang besar-besaran dari bank.

Berdasarkan Laporan Tim Kajian Pola Krisis Ekonomi Kementerian Keuangan, sebelum 1997, perekonomian Indonesia sedang tumbuh tinggi sekitar 7% dengan dimotori oleh investasi. Kondisi tersebut membuat pihak swasta menambah utang untuk menggerakkan proyek akibatnya utang swasta berjangka pendek maupun jangka panjang mencapai sekitar 157% terhadap PDB pada tahun 1998.

Selain itu, defisit neraca berjalan dan utang luar negeri, ditambah dengan lemahnya sistem perbankan nasional sebagai akar dari terjadinya krisis finansial.

Bank Dunia mencatat terdapat beberapa faktor yang membuat krisis menuju ke arah kebangkrutan. Pertama yakni akumulasi utang swasta luar negeri yang cepat dari tahun 1992 hingga Juli 1997, sehingga l.k. 95% dari total kenaikan utang luar negeri berasal dari sektor swasta ini, dan jatuh tempo rata-ratanya hanyalah 18 bulan.

Faktor penyebab kedua yakni lemahnya sistim perbankan Indonesia. Ketiga yaitu masalah governance, termasuk kemampuan pemerintah menangani dan mengatasi krisis, yang kemudian menjelma menjadi krisis kepercayaan dan keengganan donor untuk menawarkan bantuan finansial dengan cepat dan yang keempat yaitu ketidakpastian politik menghadapi Pemilu.

Dari keseluruhan faktor tersebut, salah satu faktor utama yang menjadi perhatian yakni utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya.

Pada awal Mei 1998 besarnya utang luar negeri swasta dari 1.800 perusahaan diperkirakan berkisar antara US$63 hingga US$64 milyar, sementara utang pemerintah US$53,5 milyar. Kendala berikutnya yakni bahwa sebagian besar dari pinjaman luar negeri swasta ini tidak di hedge.

Tauhid Ahmad selaku Ekonom Senior INDEF mengemukakan beberapa faktor lemahnya rupiah pada 1998, seperti struktur atau pondasi ekonomi cukup lemah, cadangan devisa (cadev) yangs sedikit, dan struktur utang kurang baik krisis moneter yang disebabkan oleh krisis kepercayaan sektor keuangan.

Ahmad menegaskan bahwa pelemahan rupiah pada 1998 utamanya terjadi akibat faktor internal dibandingkan faktor eksternal.

Lemahnya fundamental ekonomi Indonesia juga ditegaskan oleh Senior Ekonom Samuel Sekuritas, Fithra Faisal kepada CNBC Indonesia bahwa cadev yang dapat berfungsi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah tergolong sangat kecil dibandingkan tahun ini.

“Dari sisi cadangan devisa, sekarang US$140 miliar, sementara dulu cum aUS$13-15 miliar.” ujar Faisal. Cadev Indonesia yang cukup tipis bahkan terjadi sejak akhir tahun 1990 hingga 1997.

BPS mencatat cadev hanya berada di angka US$8,67 miliar pada 1990 dan US$19,12 miliar pada 1996. Kemudian mengalami penurunan menjadi US$17,42 miliar atau turun sekitar US$2 miliar pada 1997.

– Pelemahan Rupiah 2024

Secara umum, penurunan rupiah pada 1998 dapat dikatakan lebih kepada faktor domestik yang cukup rapuh, namun berbeda halnya dengan depresiasi yang terjadi pada April 2024 yang dikarenakan akibat faktor eksternal.

Pelemahan rupiah kali ini terjadi di tengah sikap bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) yang dinilai cukup bimbang perihal suku bunga. Alasan dibaliknya yaitu kuatnya ekonomi AS, baik dari sisi inflasi yang kembali memanas hingga data ketenagakerjaan yang masih solid.

Selain itu, ketegangan yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan Israel juga kembali memicu kekhawatiran pasar. Alhasil, investor cenderung memilih aset safe-haven seperti US$ dan emas sehingga aset yang cukup berisiko dan kurang menguntungkan bagi investor cenderung akan ditinggalkan. Hal ini dapat tercermin dari capital outflow yang terjadi belakangan ini dari pasar keuangan domestik.

Berdasarkan data transaksi 1 – 4 April 2024, investor asing di pasar keuangan domestik tercatat jual neto Rp8,07 triliun terdiri dari jual neto Rp1,41 triliun di pasar SBN, jual neto Rp5,88 triliun di pasar saham, dan jual neto Rp0,78 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Sedangkan selama tahun 2024, berdasarkan data setelmen sampai dengan 4 April 2024, investor asing jual neto Rp34,75 triliun di pasar SBN, beli neto Rp23,95 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp19,05 triliun di SRBI.

“Pelemahan rupiah 2024 didominasi karena kebijakan The Fed dan inflasi yang memanas hingga akhirnya mengakibatkan capital outflow.” tegas Ahmad. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak agar tidak perlu khawatir dalam memandang pelemahan nilai tukar rupiah beberapa waktu terakhir.

“Terkait kurs kita monitor dulu karena kurs ini kan bukan sesuatu yang kita harus respons daily bases dan kita lihat Cadev di BI masih besar jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Kamis 18 April 2024.

Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan secara fundamental perekonomian domestik tidak ada masalah. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7-5,5%. Inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%, dengan realisasi 0,52% (mtm) pada Maret 2024, sehingga secara tahunan menjadi 3,05% (yoy).

Neraca perdagangan masih berada dalam tren surplus meski mulai melandai. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Februari 2024 tetap tinggi sebesar US$ 144,0 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2024 diprakirakan surplus dengan transaksi berjalan dalam kisaran defisit rendah sebesar 0,1% sampai dengan 0,9% dari PDB. “Liquidity dolar ample. Kita punya cadev US$ 140 miliar, artinya oke ini cuma ini nervous,” terangnya.

Artikel Rupiah Rontok, Krisis Moneter Mengancam? pertama kali tampil pada Independen.

Pemberlakuan ketentuan ini pada 1 Juli 2024, sehingga sebelumnya Kantor Perpajakan Kabupaten Nunukan kini sedang memvalidasi NIK untuk dijadikan NPWP. Hal ini disampaikan Kepada Kantor Pajak Cabang Nunukan, Muhammad Irfan pada konferensi pers pelaksanaan APBN 2023 di Kantor Perbendaharaan Keuangan Negara (KPKN) Nunukan di Jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan pada Selasa, 29 Januari 2024.

Penyatuan NIK menjadi NPWP ini berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Bagi Wajib Pajak Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Irfan menerangkan, sebelum 1 Juli 2024 pihaknya sedang melakukan validasi NIK dengan melibatkan berbagai instansi dan kelompok untuk memaksimalkannya. Namun, upaya ini dianggap belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat sehingga masih kurang diketahui oleh khalayak.

Namun Kepala Kantor Pajak Cabang Kabupaten Nunukan ini mengaku, selama ini menggandeng instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan serta kelompok lainnya melakukan validasi. “Kita selama sudah melakukan sosialisasi soal NIK akan dijadikan NPWP dengan menggandeng instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan,” ungkap dia menanggapi pertanyaan awak media.

“NIK yang digunakan sebagai NPWP adalah NIK yang berdasarkan hasil pemadanan dengan status data valid. Perlu dilakukan pemadanan antara data identitas Wajib Pajak dengan data kependudukan yang ada di Dukcapil,” ungkap Irfan. (Redaksi)

Artikel 1 Juli 2024 Diberlakukan NIK Jadi NPWP, Terakhir Validasi 30 Juni 2024 pertama kali tampil pada Independen.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, investasi PMA tertinggi pada sektor listrik, gas dan air berada pada kisaran USD203,42 juta atau Rp3,15 triliun dari 39 proyek yang berjalan.

Kemudian, pada sektor industri kertas dan percetakan yang menyumbang investasi sebesar USD166,82 juta atau Rp2,58 triliun dari 3 proyek. Selanjutnya, peringkat ketiga tertinggi pada sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya senilai USD101,62 juta atau Rp1,57 triliun dari 12 proyek.

Di samping itu, PMA yang masuk ke Kaltara ada di sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan senilai USD47,73 juta atau Rp739,81 miliar dari 36 proyek, sektor industri makanan sebesar USD17,13 juta atau Rp265,51 miliar dari 43 proyek, sektor konstruksi sebesar USD8,42 juta (Rp130,51 miliar) dari 18 proyek dan sektor pertambangan sebesar USD3,13 juta (Rp48,51 miliar) dari 12 proyek.

Investasi asing juga masuk pada sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar USD2,13 juta (Rp33,01 miliar) dari 14 proyek, sektor kehutanan sebesar USD841,9 ribu (Rp13,04 miliar) dari 6 proyek, sektor industri kimia dan farmasi sebesar USD483,4 ribu (Rp7,49 miliar) dari 19 proyek, sektor hotel dan restoran sebesar USD36 ribu (Rp558 juta) dari 2 proyek.

Selanjutnya, terjadi realisasi investasi pada sektor perdagangan dan reparasi sebesar USD34,5 ribu (Rp534,75 juta) dari 9 proyek, sektor jasa lainnya sebesar USD24,40 ribu (Rp378,20 juta) dari 7 proyek, sektor industri mesin, elektronik dan kelompoknya sebesar USD7,2 ribu (Rp111,60 juta) dari 3 proyek dan sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar USD6,6 ribu (Rp102 juta) dari 7 proyek.

Beralih ke investasi dalam negeri, realisasi terbesar berasal dari sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan senilai Rp2,52 triliun dari 82 proyek, sektor listrik gas dan air senilai Rp1,67 triliun dari 86 proyek dan sektor pertambangan senilai Rp873,85 miliar dari 103 proyek.

Lalu, PMDN juga masuk pada sektor perdagangan dan reparasi senilai Rp385,76 miliar dari 230 proyek, sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp339,12 miliar dari 23 proyek dan sektor konstruksi sebesar Rp252,63 miliar dari 199 proyek.

Investasi PMDN terealisasi pada sektor kehutanan sebesarRp73,93 miliar dari 75 proyek, sektor industri kayu sebesar Rp71,91 miliar dari 12 proyek, sektor jasa lainnya sebesar Rp54,75 miliar dari 174 proyek dan sektor industri makanan sebesar Rp38,56 miliar dari 25 proyek.

Lebih lengkap, investasi juga berlangsung pada sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp31,33 miliar dari 69 proyek, sektor industri kimia dan farmasi sebesar Rp17,61 miliar dari 6 proyek, sektor hotel dan restoran sebesar Rp4,96 miliar dari 20 proyek dan sektor industri mineral non logam sebesar Rp4,59 miliar dari 3 proyek. Sementara itu, investasi di bawah Rp1 miliar tercatat pada empat sektor lapangan usaha lain dengan total 36 proyek.

Sebelumnya, Penata Kelola Penanaman Modal – Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Utara, Rahman Putrayani mengatakan, pertumbuhan realisasi investasi di Kalimantan Utara dalam empat tahun terakhir memang tergolong agresif. Dimana terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Pada 2020, tercatat realisasi investasi di Kaltara sebesar Rp3,2 triliun, atau mengalami peningkatan dari tahun 2021 hanya Rp5,7 triliun menjadi Rp13,7 triliun pada 2022.

Pada 2023, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara 2021-2026 hanya menargetkan investasi sebesar Rp7 triliun berarti sudah melampaui target sekitar 200 persen. “Kalau BKPM yang beri target itu sampai Rp29 triliun, jadi kita baru sekitar 47 sampai 50 persen lah,” jelas Rahman.

Kaltara kembali disebut sedang menghadapi fase peningkatan investasi yang luar biasa. Fenomena ini tidak terlepas dari adanya kawasan industri terbesar seluas 30 ribu hektar di Kabupaten Bulungan. “Kawasan ini lebih luas dibandingkan yang ada di China, ke depan tentu akan terpacu pertumbuhan ekonomi Kaltara,” paparnya.

Salah satu perusahaan di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning ditarget sudah beroperasi pada semester I 2025 yang akan melakukan ekspor alumunium batangan. Sementara itu, PT Phoenix Resources International (PRI) di Tarakan akan beroperasi pada Oktober 2024 yang bergerak pada industri kertas dengan investasi senilai Rp17 triliun.

“Semester I ini sudah sekitar Rp9,4 triliun, mereka akan ekspor bubur kertas, produk setengah jadi untuk diolah tisu, kertas dan sebagainya. Pada tahap 2 nanti, rencananya baru siap menghasilkan produksi jadi dari Tarakan. Itu akan menopang pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen,” paparnya.

Rahman menambahkan, tenaga kerja yang berhasil terserap di tahun ini sekitar 1.700 orang yang tersebar pada 900 proyek pada kabupaten dan kota. Menyinggung munculnya banyak pertanyaan dari masyarakat perihal efek masuknya investasi yang besar namun tidak terasa dikarenakan penanaman modal di Kaltara dalam skala megaproyek. “Tidak terasa sekarang karena memang megaproyek, di kawasan industri sudah terelaisasi Rp1,3 triliun,” jelasnya.

Progres pembangunan PLTA Mentarang oleh PT Kayan Hydro Nusantara (KHN) turut dinilai mencatat progres menggembirakan dimana realisasi investasi sudah mencapai Rp500 miliar. “Kalau total realisasinya kan sampai Rp40 triliun di 2040. Mereka sekarang sudah lakukan pekerjaan sutet untuk jaringan listrik menuju kawasan industri. Mereka juga sedang pembebasan lahan dan membangun rumah untuk tempat relokasi, itu cantik rumahnya,” jelas Rahman. (Redaksi)

Artikel Realisasi Investasi di Kaltara Sudah Mencapai Rp15 T, Didominasi Modal Asing pertama kali tampil pada Independen.

Dari 32 item barang Malaysia tersebut minus minyak goreng, gula pasir dan tabung gas elpiji. Ketiganya dilarang masuk Kaltara karena termasuk barang subsidi Pemerintah Malaysia. Namun faktanya, ketiga barang Malaysia ini masih banyak beredar di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan saat ini.

Kepala Disperindagkop dan UMK Provinsi Kaltara, Hasriyani pekan lalu di Nunukan mengatakan, BTA 2023 ini belum dijalankan secara efektif di lapangan khususnya di tapal batas negara. Terbukti, masih banyak barang-barang subsidi dari Malaysia beredar bebas di pasaran Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan.

Hasriyani meminta aparat di tapal batas lebih tegas lagi atas ulah pedagang yang memasok barang-barang bersubsidi dari Malaysia tersebut.

Ia menduga juga, masih maraknya barang-barang subsidi Malaysia masuk Kabupaten Nunukan dan sekitarnya disebabkan oleh ketidaktegasan aparat keamanan Malaysia untuk melarang di pasok ke luar negeri.

“Anehnya kenapa barang-barang subsidi Malaysia masih bebas keluar ke Nunukan. Diduga kuat juga ada oknum aparat di negara sana yang ikut bermain sehingga pedagang bebas memasok ke Nunukan,” ujar dia.

Andai, lanjut Hasriyani, aparat kepolisian atau tentara Malaysia benar-benar memperketat pengawasan keluar masuknya barang subsidi dari negaranya maka tidak mungkin bisa bebas masuk ke Kaltara.

Ke depannya dia meminta aparat keamanan kedua negara lebih memperketat pengawasan terhadap pasokan barang yang tidam masuk list yang diperbolehkan. “Kalau disebelah (Malaysia) benar-benar memperketat (pengawasan barang yang dilarang keluar) saya rasa tidak mungkin bisa masuk Nunukan,” kata Hasriyani.

Produk subsidi Pemerintah Malaysia ini memang tidak masuk dalam 32 daftar barang yang bisa dipasok ke Kaltara sesuai BTA terbaru 2023 yang ditandatangani Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia pada Juni 2023.

Pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya mendorong masyarakat lebih mencintai produk dalam negeri. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar mengurangi mengonsumsi produk dari luar negeri.

Patut disyukuri, kata Kadisperindagkop dan UKM Kaltara ini, kios-kios atau toko-toko di tapal batas seperti Pulau Sebatik sudah mulai menjual produk dalam negeri. Artinya, barang-barang yang dijual sudah lebih banyak produk dalam negeri dibandingkan asal Malaysia.

“Jadi barang-barang dari Malaysia sudah mulai berkurang dijual masyarakat dibandingkan sebelumnya dimana lebih banyak barang Malaysia yang dijual,” ucap Hasriyani.  (Redaksi)

Artikel Barang Subsidi Malaysia Masih Beredar di Dalam Negeri, Begini Tanggapan Kadisperindagkop Kaltara pertama kali tampil pada Independen.

Ada kalanya di pelabuhan liar sepanjang Jalan Lingkar, Jembatan Bongkok, Pasar Yamaker, Jembatan Inhutani, Tanjung Batu dan sekarang ada juga di permukiman dekat Kantor Lurah Nunukan Timur.

Kemudian, produk Malaysia juga banyak didrop di pelabuhan-pelabuhan tak resmi di Pulau Sebatik.

Ketidakjelasan tempat bongkar barang-barang dari Sabah, Malaysia ini membuat pedagang lintas batas kebingungan. Menyebabkan seringkali diobok-obok oleh pihak tertentu.

Oleh karena itu, pedagang lintas batas yang hadir pada Forum Grup Discussion (FGD) pada Selasa, 29 Agustus 2023 meminta kejelasan tempat atau pelabuhan bongkarnya.

Hal ini dijawab oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UMK Provinsi Kaltara Hj Hasriyani, bahwa tujuan FGD ini digelar untuk mencari titik temu perihal pelabuhan bongkar tersebut.

Sehubungan produk dari luar negeri masuk dalam kategori impor maka pelabuhan tempat bongkarnya harus jelas. Agar pengawasan lebih tertib dan mudah dilakukan.

Sementara di Kabupaten Nunukan ini hanya ada satu pelabuhan yang masuk kategori bongkar barang impor yakni Pelabuhan Tunon Taka, beber Hariyani.

Hanya saja, sesuai penjelasan dari PT Pelindo selaku perusahaan pengelola Pelabuhan Tunon Taka mengakui sarana prasarananya belum memenuhi standar.

Oleh karena itu, Kadisperindagkop dan UMK Kaltara ini mengajak semua stakeholder di Kabupaten Nunukan untuk mencari solusinya. Supaya pedagang lintas batas punya tempat tetap untuk membongkar barang dari Malaysia.

Namun pada FGD ini disepakati, bahwa instansi yang punya kewenangan menentukan pelabuhan bongkar produk dari luar negeri adalah syahbandar atau Kantor Syahbandar dan Otoritas Kepelabuhan (KSOP).

“Jadi sudah terungkap bahwa KSOP yang punya kewenangan menentukan pelabuhan tempat bongkar produk dari luar negeri,” sebut dia. (Redaksi)

Artikel Pedagang Lintas Batas Pertanyakan Pelabuhan Bongkar Resmi pertama kali tampil pada Independen.

Kesepakatan baru tersebut di tandatangani Menteri Perdagangan Indonesia Zulkifli Hasan dan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz di Kuala Lumpur pada Kamis, 8 Juni 2023.

Ada sejumlah barang asal Malaysia bisa masuk di Indonesia, begitu juga sebaliknya beberapa produk Indonesia dibenarkan masuk Malaysia.

Data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMK Provinsi Kaltara, barang Malaysia yang bisa disuplai masuk Indonesia di perbatasan sebanyak 32 item. Puluhan item ini tidak termasuk minyak goreng dan gula pasir serta barang elektronik.

Sedangkan produk Indonesia yang bisa masuk Malaysia sebanyak 60 item termasuk rokok.

Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Perindagkop dan UMK Provinsi Kaltara Hj Hasriyani kepada media ini pada saat forum grup discucion dengan pedagang lintas batas di Nunukan pada Selasa, 29 Agustus 2023.

Ia menegaskan, pada perjanjian perdagangan perbatasan terbaru 2023 barang Malaysia yang busa diperdagangkan di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini tidak ada minyak goreng dan gula pasir.

Oleh karena itu, kedua produk Malaysia berarti tidak dibenarkan diperdagangkan di wilayah perbatasan, ujar dia.

Secara tidak langsung, kedua produk Malaysia yang banyak disukai masyarakat di wilayah perbatasan dilarang diperdagangkan di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.

“Dalam item perjanjian perdagangan perbatasan antara Indonesia-Malaysia yang baru tidak tercantum minyak goreng dan gula pasir. Berarti tidak boleh atau dilarang,” ucap Hasriyani.

Ini daftar barang Malaysia yang bisa masuk Kabupaten Nunukan:

Berikut daftar barang Indonesia yang bisa masuk Malaysia:

Kedua produk ini tidak masuk dalam item BTA 2023, tentunya bakal menimbulkan permasalahan baru di wilayah perbatasan. Sehubungan dengan ketersediaan kedua produk (minyak goreng dan gula pasir) dalam negeri kadangkala sangat kurang.

Selain itu, harga juga sangat jauh beda antara produk dalam negeri dan produk Malaysia. Dimana harga produk Malaysia jauh lebih murah dan mudah didapatkan. Juga kualitasnya lebih baik.

Barter trade agreement ini pertama kali berlaku pada 24 Agustus 1970. Seriring dengan kondisi wilayah dan pertimbangan lainnya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat perbatasan, BTA diperbarui dengan pengaturan dan mekanisme serta pengawasannya.

Peninjauan ulang pertama kali terhadap BTA 1970 dilakukan pada 21–22 Juli 2009 di Bandung, hingga akhirnya mencapai kesepakatan secara substansi pada pertemuan ke-8 pada 21 Maret 2022.

Penandatanganan perjanjian baru ini diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat kedua negara yang tinggal di daerah perbatasan. (Redaksi) 

Artikel Minyak Goreng dan Gula Pasir Malaysia “Dilarang” Diperdagangkan di Nunukan pertama kali tampil pada Independen.

Harga terendah pada kisaran Rp10.000 per kilo gram sempat bertahan hingga beberapa pekan, secara perlahan kembali naik pada tingkat pembudidaya.

Seperti yang diutarakan Ire, seorang pembudidaya rumput laut di Jalan Lingkar Kelurahan Selisun pada Selasa, 20 Juni 2023.

“Memang harga (rumput laut) sempat drop sekali sampai 10.000 rupiah. Tapi sekarang mulai naik lagi pada tingkat pembudidaya,” ucap dia.

Kenaikan harga rumput laut secara bertahap naik dari Rp10.000 per kilo gram menjadi Rp11.000 per kilo gram.

Kemudian naik pada harga Rp12.000 per kilo gram dan sekarang sudah tembus lagi Rp14.500 per kilo gram.

Harga Rp14.500 per kilo gram ini berlaku sejak sepekan lalu dan kemungkinan satu sampai dua hari ke depan akan naik lagi.

“Prediksinya begitu kemungkian dua tiga hari ini akan naik lagi,” beber Ire kepada media ini.

Ia menyatakan, meskipun harga sempat drop pada titik terendah pada kisaran Rp10.000 per kilo gram tetap meningkatkan produksinya.

“Selama harga turun sampai 10.000 per kilo saya tidak pernah mengurangi produksi,” ungkap dia.

Ia memahami fluktuasi harga rumput laut tidak terlepas dari kurangnya permintaan dari importir. (Redaksi)

Artikel Harga Rumput Laut di Nunukan Mulai Naik pertama kali tampil pada Independen.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus pada Sosialisasi Program BUMN yang berlangsung di Nunukan pada Senin, 12 Juni 2023.

Acara sosialisasi yang menghadirkan pelaku UMKM dan mahasiswa ini diapresiasi oleh Deddy Sitorus atas kinerja Pertamina Hulu Energi (PHE) yang mampu mencatatkan kinerja positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2022.

Melalui berbagai inovasi dan semangat transformasinya, PHE mampu mencatatkan pendapatan sebesar US$16 miliar atau Rp238 triliun pada tahun itu.

“PHE harus berperan aktif menjaga Ketahanan Energi Nasional. PHE harus memiliki strategi untuk melawan laju penurunan alamiah (natural declining rate) melalui pengeboran sumur pengembangan, perawatan sumur, dan melakukan ekspansi,” harap Deddy Sitorus.

Ia juga mengajak PHE senantiasa menjaga keberlanjutan bisnis dengan melakukan pengeboran sumur eksplorasi untuk mencari potensi cadangan baru.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, destrupsi pasokan energi akan menyebabkan kenaikan harga energi sehingga mempengaruhi kenaikan harga komoditas lainnya sehingga memicu peningkatan inflasi.

Untuk itu, lanjut dia, perlunya dibangun mekanisme ketahanan energi yang berbasis sumber daya lokal/regional, termasuk kebijakan untuk memitigasi serta beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Peningkatan konsumsi masyarakat terhadap BBM yang mencapai 800.000 barel per hari atau sekitar Rp1,2 triliun, memaksa pemerintah mengimpor minyak mentah untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Oleh karena itu, PHE harus memperbaharui sumber minyak yang ada karena sumur-sumur minyak sudah tua,” tandasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku telah menyampaikan saat Komisi VI DPR RI rapat dengan PT Pertamina agar terus berinovasi dalam meningkatkan produksi migas. Agar target lifting 2023 sebanyak 1.769.000 barel perhari dapat tercapai.

Deddy menambahkan, optimalisasi produksi minyak dan ekspansi petrokimia Pertamina dapat mengurangi ketergantungan impor BBM.

Menurut dia, sinergitas Pertamina Grup dapat mewujudkan komitmen bersama dan bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan energi nasional, menjaga kemandirian dan kedaulatan energi.

Ada tiga strategi inisiatif dalam eksplorasi yang bisa diterapkan PHE. Mulai dari pengelolaan aset wilayah eksisting melalui pengembangan teknologi dan play concept baru, new venture dan new partnership,” sebut Deddy lagi.

Pada kesempatan yang sama, External Communication & Stakeholder Relation PHE, Eviyanti Rofraida menyatakan, PHE selaku subholding upstream berperan sebagai kontributor utama produksi migas nasional.

Pada 2022, PHE berkontribusi sebesar 68 persen dari produksi minyak dan 34 persen gas skala nasional.

Namun berdasarkan data Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), bauran komposisi energi akan berubah perlahan hingga 2050, dimana energi baru terbarukan akan mendominasi kebutuhan energi nasional.

Saat ini, kata Eviyanti, untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, PHE menjalankan tiga strategi utama.

Yakni, melawan laju penurunan alamiah (natural declining rate) di wilayah kerja eksisting, lalu melakukan pengeboran sumur pengembangan dan perawatan sumur dan pengeboran sumur eksplorasi, sebut Eviyanti. (Redaksi)

Artikel Pertamina Diminta Berperan Jaga Ketahanan Energi Nasional pertama kali tampil pada Independen.

BBM ini adalah campuran solar dengan 35 persen minyak sawit yang diproduksi oleh PT Pertamina sesuai dengan amanat Presiden Jokowi.

“Bagi saya tidak cukup hanya sampai B-30 dan B-35 saja. Saya suda perintahkan kepada menteri untuk masuk ke B-40,” tekan Jokowi dalam sambutannya pada saat penyaluran perdana solar jenis B-35 di Jakarta, Kamis, 1 Juni 2023.

Area Manager Communication, Realisasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristianto menyatakan, PT Pertamina telah mempersiapkan sarana penimbunan, penerimaan, branding dan kualiti kontrol.

Produksi biosolar atau B-35 ini menjadi komitmen PT Pertamina juga dalam mendistribusikan energi yang ramah lingkungan, sebut Eko.

Ia juga mengatakan, biosolar ini telah memperhatikan berbagai aspek terkait daya kendaraan, mesin, dan ruang bakar.

Eko mengharapkan peluncuran B-35 ini sebagai percepatan energi yang inklusif, bersih dan berkelanjutan serta mendorong invetasi untuk mencapai net zero emition.

Peluncuran BBM solar dicampur 35 persen minyak sawit ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 208.KEK.05.DCE/2022 perihal Implementasi Produk Biosolar atau B-35.

Pendistribusian B-35 ini di regional Jawa Bagian Barat melalui 6 terminal yakni Integral Balongan, Cikampek, Tasikmalaya, Bandung Grup Padalarang, Tanjung Geram dan Ujing Berun. (Redaksi)

Artikel Indonesia Produksi Biosolar B-35, Solar Campur Minyak Sawit pertama kali tampil pada Independen.

Namun ada yang menarik, dimana minyak goreng produk negara tetangga Malaysia kembali menguasai pasar-pasar di wilayah perbatasan negara ini.

Sehubungan minyak goreng produk dalam negeri menghilang di pasaran sejak beberapa pekan sebelumnya.

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan minyak goreng produk dalam negeri menghilang di pasaran diantaranya persaingan harga dan kualitas.

Seperti yang dikatakan H Supardi seorang agen bahan pokok pada Kamis, 1 Juni 2023 menuturkan harga minyak goreng produk Indonesia harganya lebih mahal dibandingkan produk Malaysia.

Oleh karena itu, minyak goreng asal Malaysia sekarang ini merajai pasar-pasar di daerah itu.

Harga eceran minyak goreng produk Indonesia sebesar Rp15.000 per bungkus. Sementara minyak goreng asal Malaysia hanya Rp13.000 per bungkus.

Memang terpantau juga ada pedagang yang menjual eceran minyak goreng Malaysia sebesar Rp15.000 per bungkus.

Begitu pula soal kualitasnya. Supardi menyebutkan, takaran minyak goreng Malaysia pas 1 kilo gram per bungkus. Sedangkan minyak goreng Indonesia hanya 900 gram saja.

“Biar kita mau minyak goreng Indonesia memang tidak ada yang masuk Nunukan. Jadinya kita cuma jual minyak goreng Malaysia,” aku dia.

Ia juga mengatakan, meskipun ada stok minyak goreng Indonesia juga kemungkinan tidak laku terjual karena ada produk lain yang sama dengan harga lebih murah.

Minyak goreng Malaysia yang beredar di pasar-pasar Kabupaten Nunukan bermerk “minyak masak sawit palma”.

Ketiadaan minyak goreng produk Indonesia yang beredar di pasaran, diakui pula Saleh, seorang pedagang sembako di Pasar Porsas Nunukan pada Jumat, 2 Juni 2023.

Ia katakan, minyak goreng Indonesia sudah menghilang sejak beberapa pekan lalu. Namun, berkat lancarnya kembali suplai dari negeri Jiran Malaysia sehingga kebutuhan minyak goreng bagi pelanggannya dapat terpenuhi.

Saleh mengungkapkan, harga jual minyak goreng Malaysia kepada pelanggannya sebesar Rp15.000 per bungkus.

“Tidak ada lagi minyak goreng Indonesia yang dijual pak. Sudah lama (tidak ada),” ujar dia.

Kondisi yang sama ditemukan di Pasar Inhutani, Pasar Yamaker, Pasar Jalan Rimba dan sejumlah kios sembako di daerah itu. (Redaksi)

Artikel Kalah Bersaing, Produk Dalam Negeri Menghilang di Pasaran, Minyak Goreng Malaysia Kuasai Pasar di Nunukan pertama kali tampil pada Independen.