Nunukan (BERANDATIMUR) – Selama ini, sejak puluhan tahun silam pelabuhan bongkar barang-barang dari Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kaltara masih semrawut alias tidak jelas tempatnya.
Ada kalanya di pelabuhan liar sepanjang Jalan Lingkar, Jembatan Bongkok, Pasar Yamaker, Jembatan Inhutani, Tanjung Batu dan sekarang ada juga di permukiman dekat Kantor Lurah Nunukan Timur.
Kemudian, produk Malaysia juga banyak didrop di pelabuhan-pelabuhan tak resmi di Pulau Sebatik.
Ketidakjelasan tempat bongkar barang-barang dari Sabah, Malaysia ini membuat pedagang lintas batas kebingungan. Menyebabkan seringkali diobok-obok oleh pihak tertentu.
Oleh karena itu, pedagang lintas batas yang hadir pada Forum Grup Discussion (FGD) pada Selasa, 29 Agustus 2023 meminta kejelasan tempat atau pelabuhan bongkarnya.
Hal ini dijawab oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UMK Provinsi Kaltara Hj Hasriyani, bahwa tujuan FGD ini digelar untuk mencari titik temu perihal pelabuhan bongkar tersebut.
Sehubungan produk dari luar negeri masuk dalam kategori impor maka pelabuhan tempat bongkarnya harus jelas. Agar pengawasan lebih tertib dan mudah dilakukan.
Sementara di Kabupaten Nunukan ini hanya ada satu pelabuhan yang masuk kategori bongkar barang impor yakni Pelabuhan Tunon Taka, beber Hariyani.
Hanya saja, sesuai penjelasan dari PT Pelindo selaku perusahaan pengelola Pelabuhan Tunon Taka mengakui sarana prasarananya belum memenuhi standar.
Oleh karena itu, Kadisperindagkop dan UMK Kaltara ini mengajak semua stakeholder di Kabupaten Nunukan untuk mencari solusinya. Supaya pedagang lintas batas punya tempat tetap untuk membongkar barang dari Malaysia.
Namun pada FGD ini disepakati, bahwa instansi yang punya kewenangan menentukan pelabuhan bongkar produk dari luar negeri adalah syahbandar atau Kantor Syahbandar dan Otoritas Kepelabuhan (KSOP).
“Jadi sudah terungkap bahwa KSOP yang punya kewenangan menentukan pelabuhan tempat bongkar produk dari luar negeri,” sebut dia. (Redaksi)
