Malinau (BERANDATIMUR) – Diduga dampak dari korupsi anggaran pembangunan base transceiver station (BTS) di Kementerian Kominfo menyebabkan banyak yang tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Malinau, Kaltara.
Salah satu BTS yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat adalah di Desa Nawang Baru, Kecamatan Kayan Hulu, Malinau. Dimana BTS yang dibangun Kementerian Kominfo di perbatasan negara itu tidak berfungsi sejak beberapa tahun lalu.
Akibatnya, warga Apau Kayan yang berdomisili di perbatasan negara RI-Malaysia menggelar aksi unjuk rasa di dekat BTS tersebut pada Kamis, 10 Agustus 2023.
Aksi damai ini digelar warga sebagai ekspresi kekecewaannya yang tidak bisa menikmati jaringan telekomunikasi, walaupun towernya sudah berdiri sejak beberapa tahun lalu.
Ketua Komunitas Nusantara, Ellen Frani yang memimpin aksi ini menyatakan, jaringan 4G di Kayan Hulu sempat aktif dan dinikmati masyarakat tetapi sejak 3 tahun terakhir sudah tidak berfungsi lagi.
Padahal, saat ini Pemerintah Pusat sedang membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Desa Long Nawang dengan anggaran ratusan miliar rupiah dan diprediksi rampung pada Oktober 2023.
“Kami sudah menyampaikan aspirasi ini secara lisan dan tertulis tapi belum ada tanggapan atau solusi apa pun dari Pemerintah,” ungkap Ellen.
Sementara masyarakat di wilayah itu, sangat kesulitan berkomunikasi dengan sanak keluarganya yang tinggal di daerah lain dan lebih miris lagi sulit berkomunikasi dengan anak-anaknya yang menuntut ilmu di ibu kota Kabupaten Malinau dan luar Kaltara.
Ellen menjelaskan, masyarakat di wilayah perbatasan kini terpaksa menggunakan voucher wifi namun kondisinya sangat terbatas mendapatkan sinyal.
“Di Kecamatan Kayan Hulu ada dijual voucher wifi dengan harga Rp 25.000 per jam, dan untuk paket bulanan dengan kapasitas 1 GB dengan harga Rp 80.000, itup????n hanya bisa digunakan di sekitar tempat dimana voucer tersebut dibeli,” ucap dia.
Pengunjukrasa mempertanyakan keseriusan Presiden Joko Widodo melaksanakan program Nawacitanya dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan Desa Berdering.
“Sekarang program itu mandek entah kenapa. Pada dasarnya mereka masih bisa menerima kondisi berat ini, asalkan sarana komunikasi (jaringan 4G) lancar, sehingga mereka masih bisa memonitor keluarganya yang ada di luar daerah,” bebernya. (Redaksi)
